Jakarta, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengadakan Program Daerah Tangguh Bencana yang bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, Mengembangkan model pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam mengembangkan pengelolaan mata pencaharian berkelanjutan secara terpadu melalui pengembangan sumberdaya manusia, sosial, ekonomi dan infrastruktur pendukung dan pelestarian lingkungan.

Drs. Hazman Ma’ani,M.Si, Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB), Kementerian Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) didampingi Ferry Syahminan Kasubdit PDRB wilayah V memaparkan program-program upaya pengurangan resiko dari bencana alam Khususnya di wilayah Indonesia yang tergolong rawan agar masyarakat sekitar dapat cepat tanggap serta meminimalisasi resiko bahaya saat mengalami bencana alam di wilayahnya melalui sosialisasi migitasi yang dilakukan secara optimal.

Tujuan utama migitasi ini, kata Hazman Ma’ani, untuk mengurangi resiko kematian dan cedera terhadap penduduk. Begitu pula pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik, dan tentu saja mengurangi kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. “Upaya ini juga mengurangi kerugian-kerugian sektor swasta, sejauh hal-hal itu mungkin mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan,” Dengan adanya sosialisasi migitasi tersebut masyarakat dapat melakukan praktek langsung seperti simulasi bencana. Praktek dengan berbagai upaya penyelamatan seperti bila terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan bencana lainnya, akan jadi pengalaman penting bagi warga yang terlatih, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara yang tepat menyelamatkan diri ” ujar Hazman.

“Setiap desa bencana tentunya punya peta wilayah yang berbeda-beda karakteristiknya, sehingga perlu dibuat planning yag berbeda-beda pula dan warga setempatlah yang sangat paham dengan wilayahnya, oleh karenanya upaya inisiatif mengenai pemetaan rencana evakuasi, sebaiknya disain awal itu datang dari aparat desa dan warga setempat. Pemerintah dapat membantu upaya dengan fasilitas perangkat pendukungnya,” tuturnya kembali

“Ketika masyarakat mempersiapkan diri menghadapi bencana, mereka perlu menentukan rencana, mengetahui persediaan sesuai dengan kebutuhannya, serta semua orang yang jadi tanggungannya. Membagi informasi dan pengetahuannya secara luas kepada orang-orang terdekat, serta warga lainnya, dan yang terpenting semangat untuk bekerjasama dan saling membantu korban bencana oleh warga setempat” kata Hasman Ma’ani.

Demi kebaikan warga, semua hal harus matang. Baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, atau pun paska bencana dengan proses rehabilitasi maupun rekonstruksi. Sehingga hasil rehabilitasi maupun rekonstruksi itu, membuat masyarakat cepat pulih, serta mampu menentukan jalan bagi pemberdayaan ekonomi mereka.

Sesuai dengan amanah RPJMN 2015-2019, Program Daerah Tangguh Bencana ditargetkan dilaksanakan di 2000 (dua ribu) desa pada tahun 2019. Pada tahaun 2015 ini, Daerah Tanngguh Bencana dilaksanakan di 20 (dua puluh) desa pada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Bima. (Hefrizal)

loading...