Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung menangkan gugatan Kejaksaan Agung yang mewakili pemerintah terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar,  milik H.M  Soeharto (Presiden RI ke-2).   Putusan tersebut dilakukan oleh Ketua Majelis Suwardi dan anggota majelis Soltoni Mohdally dan Mahdi Sorinda.  Dalam PK ini, Yayasan Beasiswa Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat ini. Menurut Suhadi Juru bicara MA, PK berkuatan hukum tetap dan mengikat serta hanya bisa dilakukan satu kali baik itu pidana maupun perdata.

Menanggapi Putusan PK tersebut, Kapuspenkum Kejaksaan Agung mengatakan bahwa pihak kejaksaan akan berkonsolidasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sambil menunggu salinan putusan dari MA pihak kejaksaan akan menelusuri aset Yayasan Supersemar lainnya. 

Senada dengan itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpun belum menerima relaas salinan putusan Mahkamah Agung. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutisna mengatakan proses pemanggilan hingga eksekusi bisa berlangsung lama dikarenakan terkadang MA harus memperbaiki administrasi hasil putusan sebelum menyerahkan ke Pengadilan. Apabila salinan tersebut telah diberikan oleh MA, maka pengadilan akan memanggil Kejaksaan dan Yayasan untuk sidang peringatan eksekusi aset secara sukarela (sidang aanmaning), dimana pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan MA, yaitu membayar denda dalam waktu delapan hari. Eksekusi berupa penyitaan aset Yayasan Supersemar akan dilakukan apabila termohon (Yayasan Supersemar) tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar lewat tenggang waktu yang telah ditetapkan. Pengadilan berhak menyita atau mengosongkan seluruh aset yayasan senilai biaya ganti rugi dimana hasilnya akan dilelang secara terbuka.

Tanggapan Keluarga Cendana
Seperti yang dilansir di beberapa media online, Putri Presiden RI ke 2 Alm. H.M. Soeharto, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengatakan Mahkamah Agung telah meralat bahwa putusan itu tidak mengandung unsur tuntutan terhadap individu Soeharto maupun ahli warisnya oleh karenanya Yayasan Supersemar tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga besar Cendana. Putusan eksekusi aset yang ditaksir mencapai sekitar Rp 4,4 triliun itu diklaim sepenuhnya menjadi persoalan yayasan, namun menurut Titiek Yayasan tersebut dinilai sudah bangkrut.

Walaupun enggan menanggapi perihal putusan yang menganggap.Yayasan Supersemar telah melakukan penyalahgunaan keuangan negara, namun Titiek menjelaskan bahwa pada tahun 1975 terbit peraturan presiden yang disusul keputusan peraturan menteri keuangan bahwa lima persen sisa laba bank pemerintah digunakan untuk membantu pendidikan dan disalurkan melalui Yayasan Supersemar. Dana yang dihimpun oleh yayasan selama Perpres itu hidup, jumlahnya mencapai sekitar Rp 309 miliar. Sementara itu, total beasiswa yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar jumlahnya mencapai Rp 504 miliar. 

Kuasa hukum keluarga Soeharto. Muhammad Assegaf mengatakan hal serupa bahwa pihak tergugat yang membayar denda adalah Yayasan Supersemar bukan keluarga Soeharto, ditambahkan pula.bahwa hingga kini tak ada pihak.dari keluarga Soeharto.yang menjadi pengurus di Yayasan  tersebut. Assegaf mengaku belum dihubungi Yayasan Supersemar soal pembayaran ganti rugi ini “Saya tak tahu bagaimana yayasan akan membayar denda sebesar itu. Apa masih ada asetnya?”

Namun Ketua MA Hatta Ali menegaskan, putusan MA terkait kasus hukum Yayasan Supersemar adalah final dan mengikat, karena itu, eksekusi pada yayasan tersebut tetap harus dilakukan, meskipun Titiek Soeharto telah mengatakan bahwa Yayasan Supersemar sudah bangkrut. Setelah menunggu informasi dari Kejaksaan mengenai keberadaan aset-aset yayasan tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan mengeksekusi, tentunya aset yang dimiliki Yayasan Supersemar. (Hefrizal)

loading...