Sejak tahun 1998 Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan masyarakat bergulir menuntut reformasi diseluruh sendi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat berharap adanya pemerintahan yang demokratis sehingga kesejahteraan rakyat yang berpedoman pancasila dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 segera terwujud. Reformasi bergerak disegenap aspek baik politik, hukum, ekonomi maupun birokrasi. Salah satu isu yang selalu ditunggu masyarakat, salah satunya adala mengenai reformasi birokrasi oleh karena masyarakat selaku penerima manfaat dari setiap performance birokrasi. 

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan hingga saat ini, Namun keluhan-keluhan masyarakat terhadap ketimpangan-ketimpangan dalam proses pelayanan masih terus terjadi. Ketidakjelasan waktu, biaya dan diskriminasi pelayanan. Bahkan semakin membudayanya suap, pungutan liar serta kewenangan untuk melayani yang terdistribusi pada banyak satuan birokrasi. Oleh karenanya tak dapat dipungkiri birokrasi pemerintah mempunyai andil atas kemajuan dan keterpurukkan bangsa ini, bahkan layanan birokrasi menjadi salah satu causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah tentunya adalah mengkaji kondisi pelayanan publik di segala aspek pemerintahan di Indonesia terutama dalam hal pola-pola pelayanan  dan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, karena dengan adanya pelayanan yang buruk akan mengakibatkan tidak sesuainya harapan dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi distrust pada pemerintah. 

Hak Publik Mendapatkan Informasi

Ketidaktahuan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan informasi lain yang dimiliki pemerintah,  mengakibatkan minimnya respon masyarakat terhadap perubahan-perubahan pelayanan birokrasi. Sehingga reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan tidak terlalu banyak menyentuh ke lapisan masyarakat.

Walau diberlakukannya UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bagi Badan Publik, yang memberikan hak kepada publik untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang terdapat pada badan publik, namun dalam implementasinya masih banyak tantangan yang dihadapi. Minimnya respon masyarakat terhadap pelaksanaan UU KIP menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa UU KIP menjamin hak mereka untuk tahu atas berbagai kebijakan pemerintah dan informasi lain yang dimiliki pemerintah. 

Disisi lain ketertarikan media dengan UU KIP sangatlah kurang disamping pers lebih membutuhkan informasi yang cepat UU KIP telah mengatur beberapa hal pokok yang terkesan membuat pers tidak nyaman, seperti harus mengajukan permohonan dan ada rentang waktu dari permintaan sampai dengan pemberian informasi. 

Pelayan Pengaduan Masyarakat  Fungsi Control Birokrasi

Indikator keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya sekedar adanya pelayanan publik, tetapi juga dengan menetapkan sekaligus menerapkan Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Dengan pemberdayaan peran serta masyarakat merupakan hal positif dalam khasanah pelayanan publik, dimana peran masyarakat tidak hanya sebagai obyek pelayanan tetapi juga sebagai subyek pengawasan terhadap proses pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kini para pelaksana pelayanan publik seharusnya tidak lagi dengan gampangnya mengabaikan setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, karena ada sanksinya, bahkan jika pengadu ternyata mengalami kerugian karena kesalahan birokrasi, maka negara diwajibkan ganti rugi. Oleh karenanya Kementrian/Lembaga harus menyusun, menetapkan standar pelayanan, menyelenggarakan sistem informasi pelayanan publik, mengelola pengaduan dan melaksanakan kewajiban lainnya. (Hefrizal)

loading...