Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal menyebut Polri paling bertanggung jawab atas tewasnya Salim Kancil dan terlukanya Tosan. Untuk itu Komisi III DPR memanggil Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk mempertanyakan hal tersebut.

Dalam siaran Pers,, Selasa (6/10), Akbar menyatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi Komisi III DPR terjadi pembiaran yang dilakukan Polres setempat. Permintaan yang berasal dari sejumlah warga Desa Selok Awar-awar atas ancaman dan intimidasi dari kepala desanya, Haryono, beserta 12 anak buahnya pada 10 September 2015. Bahkan Salim pernah meminta perlindungan Polsek Irisan, Lumajang, Jawa Timur tapi tidak diindahkan. Oleh karenanya Komisi III DPR mempertanyakan hal tersebut ke Kapolri. “Dari hasil investigasi kami, salah satu rekomendasinya adalah memanggil Kapolri untuk menanyai perihal pembiaran yang dilakukan oleh Polres setempat,” ujar Akbar, Selasa.

Akbar mengatakan bahwa ada pembiaran yang dilakukan oleh dua instansi terkait yang pada.akhirnya menimbulkan kekerasan dan berujung pada kasus pembunuhan. Yaitu pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah karena membiarkan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Haryono dan 12 antek-anteknya serta pembiaran aparat kepolisian setempat terhadap segala bentuk penganiayaan dan intimidasi oleh para pelaku yang telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya.

Menurut Akbar, jika saja Polsek setempat responsif terhadap pengaduan masyarakat yang meminta perlindungan, tidak akan terjadi penganiayaan yang berujung tewasnya Salim Tosan pada 29 September 2015 saat itu.

Bahkan tidak menutup kemungkinan anggota Komisi III lainnya dalam waktu dekat akan terjun ke berbagai lokasi untuk melihat secara langsung konflik pertambangan di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu tugas Komisi III akan menginventarisasi seluruh area penambangan ilegal yang mempunyai potensi konflik yang tinggi,” tutur Akbar. (Hefrizal)

loading...