Jakarta – Pansus DPRD DKI Jakarta terkait dengan hasil temuan BPK dalam anggaran Pemerintah Propinsi Jakarta akam mengumumkan hasil temuan penyelidikan mereka hari ini, Rabu (7/10) di gedung DPRD.

Seperti yang diketahui pansus mengelola temuan BPK, berupa pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di mangga dua dengan PT Duta Pertiwi, yang dinilai lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI.

Pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai dan berindikasi merugikan daerah senilai Rp191,33  miliar. Juga kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp 3,76miliar.

Ada juga penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT Transjakarta melalui inbreng (pemasukan barang sebagai modal perusahan) tidak sesuai ketentuan.

Sementara itu temuan Dana Operasional Pendidikan (BOP) yang tidak tertib dan pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sebesar Rp.3.05 milyar.

Penyerahan aset inbreng berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234  tiga meter persegi, dan blok apartement belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD.

(jall/sumber)

loading...