Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan laporan keuangan negara mengalami kerugian dalam enam bulan pertama tahun 2015 sebesar Rp. 2,3 trilyun, penyebabnya adalah adanya ketidakpatuhan lembaga negara dalam menjalankan peraturan.

Pemeriksaan yang meliputi 666 objek lembaga negara, terdiri dari 117 lembaga pemerintah pusat, 518 lembaga di daerah dan 31 Badan Usaha Milik Negara serta badan lainnya, dengan jenis pemeriksaan terdiri dari 607 pemeriksa keuangan, 5 pemeriksa kinerja dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam ikhtisar yang diserahkan kepada DPR, Senin (5/10) terdapat temuan sebanyak 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.890 permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp. 33,46 trilyun, dan 7.544 permasalahan akibat kelemahan sistem pengendalian internal.

“ Potensi kerugian negara mencapai Rp. 11,51 trilyun dan kekurangan penerimaan Rp. 7,85 trilyun,” ujar Ketua BPK Harry Azhar di gedung DPR, menurutnya ketidak patuhan ada 4.609 permasalahan yag berdampak pada pemulihan keuangan negara, daerah, atau perusahaan senilai Rp. 21,26 trilyun.

Sementara itu permasalahan administrasi juga ikut menyumbang kerugian, dengan ditemukannya 3.137 permasalahan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp. 11,84 trilyun, termasuk didalamya 114 ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, ketidakefektifan.

loading...