KPK mempertanyakan langkah DPR yang ingin merevisi UU KPK, karena draf revisi UU yang dibagikan di DPR, Selasa lalu, berisi sejumlah point untuk melemahkan KPK. draf yang menjadi perhatian KPK antara lain pasal yang membatasi masa kerja KPK hanya 12 tahun. Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Rabu (7/10) mengatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 8 Tahun 2001 tidak menyebutkan batas waktu KPK.

Selain itu draf revisi UU KPK yang membatasi penanganan perkara KPK harus di atas Rp 50 miliar justru akan menghambat pemberantasan korupsi. Ditambah lagi upaya DPR mereduksi kewenangan penyadapan KPK dalam draf revisi UU KPK juga dinilai mengamputasi upaya pemberantasan korupsi. Ruki menjelaskan ”Berdasarkan putusan MK tahun 2003, kewenangan penyadapan KPK tidak melanggar konstitusi sehingga perlu dipertahankan,”. Ditambahkannya bahwa UU yang ada telah cukup baik dan menjadikan KPK acuan lembaga anti korupsi di dunia. (Hefrizal)

loading...