Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Anti Kriminalisasi,. Dan didalamnya menyebutkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh mempublikasikan penyeledikan dan penyidikan perkara sampai tahap penuntutan.

Rancangan PP tersebut dilakukan pemerintah untuk melindungi kebijakan pejabat pemerintahan saat akan melakukan diskresinya dari ancaman jerat pidana. Pemerintah ingin seluruh pejabat pemerintahan bisa bergerak cepat, ternasuk dalam mengambil kebijakan diskresi manakala diperlukan peningkatan belanja modal.

Menanggapi PP yang tengah di rancang pemerintah, KPK melalui Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa pihaknya tak akan terpengaruhi apabila PP yang akan disiapkan itu dilaksanakan nantinya,

“Bagi KPK tidak mempermasalahkan hal ini, karena KPK memiliki UU Khusus yang tidak memiliki kaitannya pada rancangan PP tersebut” Ujar Indriyanto. Tata cara dan norma pemeriksaan yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan aturan yang ada. Disamping itu KPK juga tidak pernah mempublikasikan secara detail atas proses pemeriksaan suatu kasus.
“Mengingat KPK tetap mempertimbangkan penghargaan terhadap perlindungan HAM dari tersangka maupun terdakwa” Ujar Indriyanto kembali (Hefrizal)

loading...