Manuver sebagian politisi di Senayan untuk merevisi UU KPK memang harus dicurigai dan dihentikan. Karena, pertama, siasat itu bisa dianggap sebagai upaya menghalangi penciptaan pemerintahan yang baik dengan penyelenggara negara yang bersih, yang telah menjadi misi utama reformasi.

Apalagi arah revisinya sangat terkesan hendak meniadakan KPK dengan draft klausul al (1) membatasi usia KPK, (2) meniadakan penuntukan KPK, (3) meniadakan hak sadap KPK atau harus izin pengadilan, (4) beberapa lagi kehendak politik lainnya.

Kedua, kejaksaan dan kepolisian belum menunjukkan aksi nyatanya yang signifikan untuk berantas korupsi. Bahkan kedua lembaga itu terkesan banyak oknum yg memanfaatkannya dengan cara-cara transaksional.

Ketiga, upaya itu jelas bertentangan agenda Nawacita Jokowi khususnya terkait dgn revolusi mental dan penciptaan pemerintahan yg bersih. Presiden Jokowi sendiri, beberapa bulan lalu, telah secara resmi menolak rencana revisi UU KPK, sehingga jika pihak pemerintah menyetujuinya bisa dikatakan “Jokowi menjilat kembali ludah yg telah dibuangnya”.

Dan banyak lagi alasan untuk tidak perlunya revisi UU KPK itu saat ini. Kendati demikian, memang juga harus diakui, bahwa KPK selama ini telah berposisi dengan bertindak layaknya superbodi, yang pada tingkat secara tidak disadari mengesankan KPK bertindak semau orang-orang di dalamnya.

Transparansi dalam KPK sendiri, khususnya dalam penetapan agenda berantas korupsi di berbagai kasus yang datanya masuk di KPK, sangat tertutup.

Boleh juga dicurigai sebagai ‘pilih kasih dalam berantas korupsi”. Ini yang jadikan para politisi terkadang merasa terancam oleh liarnya aksi-aksi KPK, apalagi sudah demikian banyak para politisi yang menghuni hotel prodeo melalui jalur KPK. Tetapi semua itu bukan berati harus membunuh KPK.

KPK masih sangat dibutuhkan oleh negara ini. Hanya saja perlu diawasi agar lebih miliki akuntabilitas, dan sekaligus tidak dijadikan sebagai panggung bagi para anggota KPK yang cenderung terjadi selama ini. Itulah perlunya diwujudkan dewan pengawas KPK.

(Laode Ida / Penulis adalah mantan Ketua DPD RI)

LaOde Ida

loading...