Lumajang, Pembawaberita
Akibat nunggak pembayaran cicilan motor selama 3 bulan, Andre (35) warga Pasirian, sepeda motornya dirampas oleh debt collector bayaran dari salah satu lembaga finance ternama.

Anehnya lagi pihak finance malah meminta uang jasa perampasan motor kepada pemilik kendaraan yang diambil motornya.

Andre mengungkapkan peristiwa ini bermula ketika ia telat membayar cicilan kredit motornya dan sudah menunggak selama 3 bulan.

“Saat saya sedang mengendarai motor di jalan Slamet Riyadi Lumajang, tiba-tiba pihak debt collector mengambil sepeda motor Honda Beat milik saya,” katanya.

Anehnya, saat Andre akan mau melunasi tunggakan tersebut, pihak finance juga memintanya untuk menyerahkan uang yang disebut sebagai biaya jasa penarikan kendaraan sebesar Rp 1,5 juta atau lebih.

“Terang saja saya keberatan dan protes. Saya kan konsumen, masa dimintai uang jasa untuk membayar debt collector,” keluhnya kepada media kemarin.

Masak ada biaya penarikan kendaraan oleh debt collector ini. Berarti hal seperti ini memang sudah menjadi kewajiban konsumen yang tidak mengetahui prosedurnya atau merasa ditipu.

“Kalau soal biaya untuk membayar debt collector, menjadi kewajiban konsumen, ya mendingan saya menjadi debt collector saja,” ujarnya.

Penarikan sepeda motor dengan cara merampas merupakan tindak pidana dan sudah masuk ranah hukum.

Dari beberapa informasi yang diperoleh media, seharusnya, yang memiliki hak untuk menentukan putusan bahwa si Pemohon kredit bersalah adalah majelis hakim. Begitupun dengan eksekutor yang berhak melakukan penyitaan adalah pihak pengadilan.

Bahwa hal tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Fidusia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. (tik)

loading...