Jakarta, Pembawa Berita – Tahapan finalisasi pencalonan Pilkada pada pemilihan kepada daerah serentak tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu) mengadakan rapat Tripartite, Selasa (20/10) di Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Dr Jimly Asshiddiqie, SH dengan diikuti peserta rapat, yakni Ketua KPU Husni Kamil Malik, Ketua Bawaslu RI Prof Dr Muhammad S.IP, Daniel Zuchron, Sigit Pamungkas, Ida Budiarti, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Neslon Simanjuntak, serta Prof Ana Erliyana SH

Pembahasan yang disoroti dalam pertemuan rapat Tripartite antara lain; menjelang batas waktu SK pemberhentian, diketahui masih banyak calon yang belum memiliki Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang berakibat hilangnya hak konstitusional calon dan gangguan terhadap jalannya agenda Nasional Pilkada serentak 2015.

Terkait hal tersebut Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) tetap konsisten dalam menjalankan peraturan KPU untuk batas waktu 60hari. Batas waktu 60 hari ditentukan untuk maksud mencegah penyalahgunaan oleh calon. Namun dalam hal terbukti bahwa calon memiliki itikad baik dan bersungguh dalam memenuhi persyaratan, tetapi terkendala oleh unsur diluar kemampuannya, maka calon tetap dapat dinyatakan memenuhi syarat.

Pada ketentuan kesimpulan ketiga; rapat Tripartite , KPU dan Bawaslu masing – masing mengirim surat kepada instansi yang memiliki otoritas, Selanjutnya KPU mengeluarkan surat edaran kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota tentang proses penilaian terhadap calon kepada daerah/ wakil kepala daerah terhadap yang mengurus surat pemberhentian dari jabatannya.

Pada point selanjutnya Bawaslu menerbitkan Surat edaran kepada Bawaslu Provinsi dan Panwasd Kabupaten/ Kota agar segera merespon sengketa pencalonan yang diajukan para pihak dalam kesimpulan pertama.

Terhadap kasus – kasus tahapan pilkada pencalonan yang diselesaikan melalui jalur sengketa di Panwas, Bawaslu Provinsi dan PTTUN segera ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota dibawah supervisi KPU dan Bawaslu. (Beby)

loading...