SUBANG, JURNAL IBUKOTA. COM: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengungkapkan bahwa tempat pelelangan ikan (TPI) yang sejak 2002 dikelola pemerintah daerah setempat bakal dikembalikan pengelolaannya kepada koperasi agar lebih memiliki nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Saya sudah mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri mengenai hal itu. Ke depan, saya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan akan mendorong percepatan pengalihan pengelolaan TPI tersebut”, tegas Puspayoga pada acara Ruat Laut ke-48 Warga Nelayan KUD Mandiri Mina Fajar Sidik, Desa Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2015).
Selain itu, kata Menkop, pihaknya juga akan terus mendorong program pelatihan, pendidikan, dan akses pembiayaan bagi para nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia.
“Itu tiga inti tugas Kementerian Koperasi dan UKM. Di mana pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM koperasi nelayan dan perikanan, sementara program pelatihan untuk keluarga nelayan. Misalnya, ikan yang tidak habis dijual, tapi bisa diolah agar tetap memiliki nilai tambah”, ujar Puspayoga.
Sedangkan terkait akses pembiayaan, Puspayoga memaparkan program-program seperti dana bergulir (LPDB KUMKM) dan kredit usaha rakyat (KUR). “Suku bunga KUR sudah kita turunkan menjadi 12%, dari sebelumnya 22%. Bahkan, untuk KUR Rp25 juta tanpa agunan”, kata Menkop lagi.
‎Dalam kesempatan yang sama, Menkop juga memberikan apresiasi acara Ruat Laut tersebut. “Ini satu tradisi yang harus terus dipertahankan karena mengandung nilai-nilai seni budaya bangsa, sebagai bukti rasa syukur kita atas karunia dari Tuhan Yang Maha Esa”, kata Puspayoga.
Dia juga berharap, melalui acara Ruat Laut tersebut dapat mempererat persaudaraan antar nelayan. “Kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan dengan lebih baik”, tukas Puspayoga seraya yakin bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, para nelayan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat di pedesaan melalui koperasi yang handal.
Saat ini, jumlah koperasi di Indonesia saat ini mencapai 209.488 unit termasuk di dalamnya 508 unit koperasi nelayan yang tersebar di 34 Provinsi. “Kami menghimbau kepada para kelompok nelayan dan anggota masyarakat yang belum bergabung dalam koperasi, kita dorong bersama-sama untuk bergabung dalam koperasi sehingga dapat mengembangkan usahanya”, jelas Puspayoga lagi.
Karena, lanjut Menkop, koperasi sebagai penggerak roda perekonomian rakyat turut memberikan andil dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan koperasi amat relevan bagi pegentasan kemiskinan karena segala aktivitasnya bernafaskan kekeluargaan dalam arti kata kebersamaan sesuai dengan prinsip koperasi.
“Di samping itu, dalam berkoperasi harus menjunjung tinggi filosofi berkoperasi antara pengurus dan anggota. Yaitu, care (peduli), share (berbagi) dan fair (transparan). Bila Prinsip dan Filosofi berkoperasi dijalankan dengan baik, saya yakin akan menjadi koperasi yang tangguh, mandiri dan kuat”, tegas dia.
Di tempat yang sama, Ketua KUD Mandiri Mina Fajar Sidik, Atinah Kurniasih, menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar jika masyarakatnya berjiwa kelautan. Pasalnya, duapertiga wilayah negeri ini adalah laut. “Dan untuk mewujudkan kesejahteraan, harus melalui koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang paling nyata. Disitu ada nilai gotong-royong, kebersamaan, juga kekeluargaan”, kata Atinah.
Atinah menambahkan, koperasi yang berkualitas bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. “Ini harus menjadi dasar untuk melihat ke laut dalam pembangunan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diarahkan ke masyarakat pesisir dan nelayan”, pungkas Atinah. (Agus)


 

loading...