Pagi ini saya ditelpon oleh seorang teman yang “agaknya” sedang menulis disertasi tentang pelayanan publik, karena dia tahu kalo saya sangat peduli dengan hal itu.

Namun saya kaget ketika ia menyatakan bahwa saya ternyata tidak tahu kalau sudah terus menerus terjadi pelanggaran UU Nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik, dan terus dibiarkan hingga skarang, khususnya terkait larangan terhadap pelaksana pelayanan publik (pasal 17 poin a).

Saya cek di dalam UU-nya, dan ternyata benar, saya sedikit merasa malu pada teman itu, Saya berkesimpulan, ini bagian dari korupsi.

Harus ada sanksi termasuk mengembalikan uang negara yang telah diterima para pelanggarnya. Pasal 17 poin a. UUnomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dengan tegas dan jelas tertulis “Pelaksana dilarang. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah”.

Yang dimaksud pelaksana Pelayanan publik adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam lingkungan organisasi penyelenggara, yang bertugas tindakan atau serangkaian pelayanan publik, pasal 1 ayat (5).

Saya coba sampaikan catatan ke Bu Eva Sundari via WhatsApp, karena saya anggap beliau figur yang cukup dekat dengan penguasa sekarang, apalagi dari PDIP.

Dan beliau katakan, “betul…, eselon 1 banyak, tapi katanya unsur pemerintah memang ada kuota, gak ngerti aturannya”.

Saya katakan pada beliau, wakil pemerintah bukan berarti harus PNS atau pejabat struktural, dan tak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran UU.

Kenyataannya pembiaran itu sangat sulit dimengerti, Beberapa kemungkinan untuk itu.

1) pemerintah tidak tahu atau tidak sadar kalau ada pelanggaran UU yang terus dibiarkan, karena memang sudah kebiasaan dari dulu para pejabat struktural diberi jatah untuk kumpulkan harta melalui rangkap jabatan.

2) Menpan dan RB tutup mata pura-pura tidak tahu.

3) DPR tidak sadar bahwa UU yang dibuatkan sudah terus dilanggar oleh pelaksana pelayanan publik.

4) Para komisoner Ombudsman telah lalai dalam tugas pokoknya lakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Penulis ; Laode Ida (Mantan Ketua DPD RI)

LaOde Ida

loading...