PB, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa timur, mengapresiasi keputusan persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Republik Indonesia (DKPP -RI) yang dilaksanakan di Ruang persidangan lantai V  Gedung DKPP Jl. MH Thamrin, Jakpus, Senin (26/10) sore.

Menurut Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin, SH. DKPP telah melakukan persidangan kode etik penyelenggaraan Pemilu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi terciptanya proses demokrasi yang baik di Indonesia.

” Kami mengapresiasi jalannya persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP, yang telah berjalan dengan baik hingga didapat keputusan yang memuaskan semua pihak, papar Robiyan di Kantor DKPP, Jakpus, Sesaat lalu.

Diketahui, registrasi dan pokok perkara yang disidangkan DKPP hari ini untuk Provinsi Jawa Timur dengan wilayah teradu yakni KPU dan Panwas Kota Surabaya, dengan nomor pengaduan 125/I-P/L-DKPP/2015, dan nomor Registrasi 40/DKPP-PKE-IV/2015. Dengan pengadu yakni Muhammad Roni (warga), dan teradu yakni Wahyu Hariadi dan M. Safwan (Ketua dan anggota Panwas Kota surabaya).

Adapun pokok perkara yang diadukan 1.

1. Teradu I (satu) diduga mengkondisikan dukungan/ berpihak terhadap calon walikota Surabaya saat pelantikan Panwascam tanggal 1 Agustus 2015.

2. Teradu I (satu) diduga telah melakukan penggelapan mobil fasilitas dari Pemkot Surabaya pada tahun 2010.

3. Teradu I(satu) sewaktu Pilgub tahun 2013 pernah menyatakan kata-kata yang kurang pantas terhadap sesama komisioner Panwaslu Kota Surabaya atas nama Lily Yanis.

4. Teradu I (satu) pada Pileg dan Pilpres tahun 2014 diduga telah melibatkan rekan komisioner lainnya dalam memutuskan permasalahan dilapangan. Teradu I juga diduga menjanjikan uang sejumlah 200.000.000/ orang komisioner Bawaslu Prov Jatim agar terpilih lagi menjadi komisioner Panwaslu kota Surabaya.

5. Teradu II (dua) diduga sering bertindak diluar kewajaran, tidak menjalankan kolektif kolegial dan diduga menerima uang dari Caleg.

Alhasil atas perkara ini,  DKPP memutuskan merehabilitasi nama-nama anggota KPU dan Panwas Kota Surabaya, karena tidak terbukti melakukan materi perkara yang disidangkan.

(Beby)

loading...