PB, MAKASSAR – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB), tidak serta merta langsung ditaati oleh pengurus Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berada di barisan kubu Agung Laksono (AL).

Sekretaris Partai Golkar Sulsel Kubu AL, Syamsuddin Lago mengatakan, bahwa selama putusan MA tersebut belum disikapi secara langsung maupun dijalankan oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), maka konsolidasi Golkar tetap akan berjalan. Konsolidasai yang dimaksud yakni merampungkan Musda di 24 kabupaten/kota dan Musda Golkar di tingkat provinsi.

“Selama belum ada putusan yang betul-betul final, maka konsolidasi dan Musda-musda tetap kami lanjutkan. Sepanjang SK Menkumham belum dieksekusi kita jalan seperti biasa,” ujarnya, Selasa (26/10).

Menurut Syamsuddin, pelaksanaan Musda dinilai relevan dengan amar putusan MA yang mengisyaratkan bahwa putusan partai dikembalikan ke Mahkamah Partai, yang saat itu memenangkan Kubu AL.

“Kan putusan MA mengisyaratkan bahwa kepengurusan dikembalikan ke Munas Riau, jika kepengurusan kembali ke induk maka tidak berlaku Munas Bali dan Jakarta, artinya dua kubu tidak ada yang dimenangkan. Kalau ke Munas Riau berarti kembali ke putusan Mahkamah Partai,” jelasnya.

Syamsuddin menambahkan, sejak putusan MA diterbitkan pada 20 Oktober lalu, Menkumham belum mencabut pengakuannya terhadap kepengurusan Golkar Agung Laksono. “Sehingga sepanjang belum diterbitkan SK baru, dan pencabutan SK lama, maupun kesepakatan yang bersifat mengikat antar dua kubu, maka proses organisasi di tingkat daerah tetap berjalan sesuai dengan amanah partai maupun rapimnas yang digelar sebelumnya,” terangnya.

Sejauh ini, lanjut Syamsuddin, dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, Golkar kubu Agung Laksono tinggal merampungkan Musda di Kabupaten Barru, Sidrap, Bone, Sinjai, Wajo, dan Pinrang. “Untuk itu dalam waktu dekat kita akan mencari Plt ketua, untuk mengawal proses Musda,” pungkasnya.

Sementara Ketua Mahkamah Partai Golkar Prof Muladi meminta dua kubu pengurus Partai Golkar untuk mempelajari dengan baik putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi yang dimohonkan kubu hasil Munas IX Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Muladi mengakui putusan MA yang dijatuhkan 20 Oktober lalu menimbulkan multitafsir. Dia menjelaskan, apabila Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan pengurus hasil Munas IX Jakarta dibatalkan maka harus dibuat SK baru untuk pengurus hasil Munas Bali.

Pendapat lain menyatakan, putusan MA memunculkan pengurus hasil Munas VIII Riau tahun 2009 yang paling sah saat ini. Sementara, masa kepengurusan hasil Munas Riau akan berakhir bulan Oktober ini, yang secara otomatis mewajibkan digelarnya munas kembali.

“Jadi ini ada multitafsir, yang paling baik itu mempelajari dulu isi dari keputusan Mahkamah Agung itu. Dipelajari sungguh-sungguh, begitu juga menteri mempelajari sungguh-sungguh. Dan bagi saya yang penting itu dengan keputusan itu harus selesai masalah Golkar,” jelasnya.

Menurutnya, kubu Ical maupun Agung harus duduk bersama membahas putusan MA. Dia menyarankan pembentukan tim rekonsiliasi yang bertugas untuk menafsirkan putusan tersebut.

“Saya kira itu tidak perlu ditafsirkan sudah jelas itu ya. Tapi politik itu ya 2+2 jadi 9 kan, jadi itu yang menjadi masalah,” jelas Muladi.

“Jadi, ini kuncinya tergantung ARB (Aburizal Bakrie) dan Agung mau damai atau tidak, mau rekonsiliasi atau tidak. Ini kan yang dikorbankan jadi rakyat, rakyat konsituen,” tambahnya.

Muladi memandang sah-sah saja apabila kedua kubu Golkar mau menggelar musyawarah nasional luar biasa. Asalkan, terlebih dulu tercapai kesepakatan setelah mengkaji putusan MA. “Kita belum tahu isi yang sebenarnya seperti apa, kaji dan dibaca teksnya yang jelas. Putusan menteri itu mengapa Mahkamah Agung sampai membatalkan putusan Menkumham, itu apa ada perintah yang lain,” jelas Muladi yang juga pakar hukum pidana.

(man)

loading...