PB, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan
DPR tetap menyisipkan berbagai catatan kritis,  di antaranya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mewujudkan Program Nawa Cita.

Sisipan catatan tersebut, lanjut Hendrawan, terpapar dalam sidang paripurna yang akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016.

“APBN ini harus dipelihara selama lima tahun ke depan karena kalau itu tidak berjalan, pasar akan menganggap Jokowi-JK plin plan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Catatan APBN 2016’ di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Selain itu, menurut Hendrawan, jika APBN itu tidak digunakan untuk mewujudkan program Nawa Cita yang terus dikumandangkan semasa kampanye, Pemerintahan Jokowi-JK yang akan dirugikan.

“Kalau tidak akan muncul paradigma baru di masyarakat. Bahaya kalau politik plin plan itu muncul, karenanya dalam program Nawa Cita itu harus dijabarkan di kepemimpinannya,” tutupnya.

(Lus)

loading...