London, (PembawaBerita) — Pengajar politik di SOAS University of London, Dr Michael Buehler, menegaskan bahwa beberapa media di Indonesia keliru dalam mengutip tulisannya terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, beberapa waktu lalu.

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Dr Buehler menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan perusahaan di Singapura yang memfasilitasi pertemuan itu.

“Yang saya tulis dalam artikel saya pada prinsipnya ada kontrak bahwa seseorang membayar uang ke Pereira Limited di Singapura yang kemudian diberikan kepada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, 80.000 dollar AS untuk pekerjaan konsultasi dalam hubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat,” jelasnya kepada wartawan Liston Siregar di studio BBC di London.

Dia mengatakan, sumber dari tulisan itu adalah dokumen yang bisa dibuka untuk umum, dan link untuk dokumen tersebut disertakannya dalam artikelnya yang pertama kali dimuat di sebuah situs tulisan tentang Asia Tenggara, New Mandala.

“Sumber tempat saya mendapatkannya adalah open access, jadi semua orang bisa mendapatkannya.”
1
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sudah membantah bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama beberapa waktu lalu merupakan pendekatan dari sebuah perusahaan humas komersial.

Selain itu, dalam pernyataan resminya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington juga menegaskan bahwa pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi tidak menggunakan lobbyist.

“Terkait dengan pemberitaan penggunaan lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat,” tegas pernyataan tersebut.

Namun, menurut Dr Buehler, pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan baru.

“Jadi kalau Pemerintah Indonesia menyatakan tidak pernah menggunakan konsultan maka siapa yang membayar konsultan itu dan kenapa konsultan di Singapura itu berpura-pura bekerja atas nama Pemerintah Indonesia Indonesia.”

Masalah ini menjadi kontroversi setelah beberapa media di Indonesia, antara lain Tempo, menurunkan berita dengan mengutip tulisan Dr Michael Buehler.

Editor : Putra/Red
Sumber : BBC Indonesia/ Kompas
loading...