PB, Cianjur – Komunitas Sehat Jiwa (KSJ) mempertanyakan kebijakan BPJS Kesehatan Kantor Pelayanan Cianjur yang menolak rekomendasi DPRD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, terkait klaim obat kolektif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pihak BPJS bersikukuh bahwa untuk mengklaim obat ODGJ harus mendatangkan dengan mendatangkan pasien.

Ketua KSJ, Roy Aninditio mengatakan, aturan yang diterapkan oleh BPJS tersebut dinilainya sangay tidak berdasar.

Lantaran, di dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 Tentang Definisi Pasien, untuk pemberian obat bagi ODGJ, bisa dilakukan dengan atau tanpa pasien, terlebih kepada pasien dengan gangguan jiwa.

“Mereka dengan tegas nersikukuh harus menyertakan pasien ketika akan mengkalim obat. Itu tidak ada dalam Permen, PP ataupun aturan lainnya yang menjelaskan hal tersebut. Untuk pasien ODGJ yang bisa tenang kami masih bisa lakukan. Tapi untuk pasien ODGJ yang mudah mengamuk, jelas itu tidak bisa,” ujar dia, Selasa (16/11).

Menurut Roy, pihaknya telah mencoba untuk menuruti apa yang diminta oleh BPJS, namun ketika pasien tersebut dihadirkan, pihak BPJS malah menyuruh agar pasien dibawa keluar lantaran mengamuk di dalam kantor BPJS.

“Katanya pasien disuruh dibawa, ketika kami sudah bawa, malah disuruh keluar, sebelumnya sudah kami beritahukan tidak semua pasien bisa dibawa, tapi mereka tetap menyatakan pasien harus dibawa,” ujarnya sambil tersenyum mengingat kejadian.

Roy mengatakan, di Kabupaten Cianjur sendiri ada ratusan warga yang dipasung karena mengalami depresi berat.

Oleh karena itu pihaknya membantu memfasilitasi ODGJ tersebut dengan mengikutkannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam pengklaiman obat sesuai prosedur yang ditempuh tetap sulit.

“Harusnya ada kebijakan dimana pasien dengan kondisi tertentu diberi dispensasi, sebab gangguan jiwa ini berbeda dengan penyakit lainnya. Tanpa obat bisa kambuh kapan saja seperti penyakit jantung,” kata dia.

Roy menambahkan, dia pun pernah mendengar adanya kabar jika tidak diberikannya dispensasi tersebut lantaran dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yakni pemberiannya tidak tepat, bahkan obat yang sampai tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

“Itu kan hanya persepsi, buktinya kami selalu menyampaikan obatnya. Sudah banyak yang kami bantu, 2.000 lebih pasien. banyak dari mereka yang sudah sehat dan beraktivitas seperti semula. Tapi sekarang serasa sulit untuk membantu,” tegas dia.

Nunung (35) warga Kampung Kurabaya, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur, mengaku, bantuan yang diberikan oleh KSJ memang serius. Terbukti dengan adiknya, Olah Rohilah (34) yang semula mengalami gangguan jiwa yang kini berangsur sembuh.

“Dulu dia tidak pernah mengenakan busana, tapi setelah dibantu dan diberi obat kini aktivitasnya mulai seperti biasa lagi. bahkan sudah bisa berkomunikasi lagi dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang SUkabumi, dr Eva, yang merupakan penanggung jawab BPJS Cianjur menuturkan, obat tersebut merupakan hak bagi pasien.

Oleh karena itu dalam pemberiannya pun harus disertakan dengan pasiennya. LSM ataupun Ormas yang mengaku konsen dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa itu pun belum dipastikan tahu secara detail kondisi pasien setiap harinya.

“Mereka pernah mengajukan untuk 30 pasien sekaligus. Apakah memang tahu kondisinya? Kan belum tentu. Mulai dari gejala dan :-)lainnya. Maka dari itu harus ada kontak langsung dengan dokternya,” kata dia.

Eva menambahkan, pihaknya pun pernah menanyakan hal tersebut ke tingkat provinsi tentang penyerahan obat kepada pasien gangguan jiwa, hasilnya pun tidak diperbolehkan.

“Tetap harus bertatap muka langsung supaya penyerahan obatnya tepat dan sampai kepada pasien. Jika dilakukan pun akan melanggar kode etik pasien,” pungkas dia.(RUH)

loading...