PB, Kendari. Sejumlah warga Kelurahan Anduonohu Kota Kendari menyesalkan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari. Karena menurut mereka, kinerja Kantor yang kini dipimpin oleh Asmaun tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik di Kota Kendari. Hal tersebut disampaikan oleh Asis salah seorang Warga Anduonohu Kendari kepada pembawaberita.com(15/11) di kediamannya. “Kami juga kalau sudah dipaksa, kami akan mempertahankan hak kami sampai kapanpun” ujar Asis.

Pernyataan Asis tersebut berawal dari kekesalannya terhadap kinerja BPN Kota Kendari yang terkesan tetap memproses pengajuan penerbitan sertifikat tanah oleh Agus Setyono di RT III Lingkungan Tinggololi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari pada bulan Maret tahun 2015 lalu.

Proses penerbitan sertifikat tanah Agus Setyono telah disanggahnya dengan mengirimkan surat permohonan untuk tidak diterbitkan sertifikat tanah tersebut pada tanggal 30 Maret 2015 oleh dirinya bersama tujuh warga lain yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Kendari. Dikatakan oleh Asis lagi, tanah yang diklaim oleh Agus Setyono merupakan tanah milik mereka yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengolahan Tanah tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Lurah Anduonohu saat itu Syafiuddin.

Selain Surat pengolahan Tanah tersebut, Asis juga memperlihatkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah yang luasnya hampir 10 Ha tersebut.

Diceritakannya, pengolahan tanah tersebut oleh dirinya dan kawan-kawannya dimulai sejak tahun 1991 lalu. “Kita dulu diajak oleh Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Alm. Pak Kaimuddin untuk mengolah tanah itu. Tanah itu dulu merupakan kawasan Hutan lindung, namun kemudian di kasih mundur patok palnya (diturunkan statusnya red)” ujar Asis lagi. IMG_20151118_083159

Sejak tahun 1991 dirinya bersama kawan-kawanya mengolah tanah tersebut dengan menanami tanaman semusim dan bahkan menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa dan jati. “Bahkan waktu ada proyek pembukaan jalan di saat Pak Laskar (Laskar Koedoes Walikota Kendari periode tahun 1995-1996 red) kami dapat ganti rugi lahan” jelas Asis. Karenanya Asis menyayangkan sikap BPN Kota Kendari yang seakan-akan mengabaikan semua fakta yang dipertunjukannya dengan tetap mengakomodir kepentingan Agus Setyono. Sementara menurut sumber yang tidak ingin dipublish namanya kepada pembawaberita.com mengatakan sertifikat Agus Setyono pada bidang tanah tersebut telah diterbitkan. Sampai berita ini ditayangkan kepala BPN Kota Kendari Asmaun belum dapat dikonfirmasi oleh media ini. (Enel-Sultra)

loading...