PB, Jakarta – Sekitar 500 orang massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Karimun (APK) dan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak kepada lembaga antirasuah untuk segera menindak lanjuti dan mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bekas Bupati Karimun, Nurdin Basirun.
Dalam siaran pers yang diterima Redaksi, koordinator aksi APK, Bizar mengatakan bahwa ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dengan perusahaan asal Italia, PT Saipem Indonesia.
Dalam kasus tersebut, Bizar menyampaikan bahwa Nurdin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Karimun pada tahun 2005-2015 telah menyelewengkan kekuasaanya untuk melindungi perusahaan demi memperkaya diri sendiri dan golongan.
“Kemudian yang meresahkan masyarakat, adanya dermaga yang dijadikan bongkar-muat barang PT. Saipem Indonesia tanpa pengawasan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait.” Ujar Bizar.
Perairan Karimun merupakan akses yang cukup strategis jalur perairan laut dari perairan internasional.
Tidak adanya pengawasan pemerintah kabupaten berpotensi keluar masuknya barang-barang ilegal ke Negara Indonesia.
Hal ini cukup menjadi perhatian serius anggota DPRD Kabupaten karimun yang pernah melakukan sidak ke PT. Saipem akan tetapi mereka dilarang masuk.
Kedigdayaan PT Saipem Indonesia membuat para muspida di Kabupaten Karimun kehilangan fungsi kontrol serta check and balance-nya, tulis Bizar dalam siaran persnya, Selasa (24/11/2015).
Bukan itu saja, ia juga menambahkan bahwa Nurdin diindikasi melakukan tindak pidana korupsi yakni penggelapan dana sewa pakai lahan yang memiliki luas 140 hektar dengan nilai Rp 12,6 miliar.
Dana tersebut ternyata tidak masuk dalam APBD.
Bizar menyatakan hal ini terbukti bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) massa jabatan tahun 2005-2010 yang dibacakan pada sidang paripurna DPRD Karimun.
Anggaran tidak disebutkan secara rinci dari mana asal-usulnya sehingga jelas ada dugaan proyek terselubung yang merugikan rakyat Karimun, Kepulauan Riau.
“Yang belum ditindaklanjuti adalah dana sewa pakai lahan seluas 140 Ha, dengan total nominal Rp 12.6 M dari PT. Saipem Indonesia Karimun Branch yang raib tidak masuk APBD,” ucap Bizar jengkel.
Lahan tersebut terletak di desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kabupaten Karimun disewa oleh PT Saipem, sesuai kesepakatan selama 70 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 9000/m.
Kontrak kerjasama sewa pakai lahan kepada pihak swasta asing itu, ditanda tangani di Singapore pada tanggal 23 Oktober 2008.
Dana sewa pakai lahan tersebut diduga tidak masuk ke kas daerah Kabupaten Karimun.
Dan pada saat laporan akhir tahun masa jabatan tahun 2005-2010, saat dibacakan melalui sidang paripurna DPRD Karimun tidak disebutkan secara rinci sumber pendapatan yang sah, terutama pendapatan asli daerah yang diikuti pedapatan pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun pendapatan lain-lain yang sah.
Dalam penghujung rilisnya, Bizar menambahkan bahwa PT Saipem Indonesia ternyata masuk dalam salah satu perusahaan bermasalah.
Diantaranya adalah keterlibatan perusahaan asal Italia tersebut yang melakukan tindakan suap terhadap aparat negara di Aljazair dan Brazil.
“Saat ini Saipem sedang terlibat dalam kasus penyuapan aparat negara di Aljazair dan juga terlibat skandal korupsi di Brazil seperti diberitakan berbagai media internasional. Pemkab Karimun seharusnya tidak menerima perusahaan asing yang bermasalah seperti Saipem,” tudingnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa keranda jenazah yang dibalut dengan kain hitam sebagai sindiran matinya rasa malu sosok diduga koruptor yakni Nurdin Basirun. Beberapa dari massa juga sempat menaburkan bunga tepat di Jalan HR Rasuna Said depan kantor KPK, Jakarta Selatan.
Selain mendatangi KPK, massa juga mendatangi kantor pusat PT Saipem Indonesia di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Di sana mereka juga menyampaikan hal senada agar perusahaan tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.
Massa pun mendesak agar KPK benar-benar mendengar dan menindak lanjuti aduan tersebut dan segera menyeret Nurdin Basirun ke meja hijau.
Mereka mengklaim jika Nurdin adalah sosok pengkhianat masyarakat Karimun yang doyan melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan antek-anteknya.
“Kami minta KPK segera bekerja sesuai koridornya dengan jujur dan transparan agar rakyat Karimun bisa lega bahwa, keadilan di Indonesia masih bisa ditegakkan,” tutup Bizar saat dihubungi.
(Jalu/dul)
loading...