Jakarta – Mencermati proses sidang etik yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berlangsung beberapa hari ini.

Cukup menyita perhatian publik seantero Republik ini, sehingga ada hal yg mungkin dicermati dari sisi tugas dan kewenangan anggota hakim MKD dalam proses persidangan terkait tuduhan pelanggaran etik oleh ketua DPR Setya Novanto luput dari pandangan masyarakat.

Sesungguhnya proses sidang yang belangsung di MKD adalah proses sidang yang berkaitan dengan ada tidaknya pelanggaran etik yg dilakukan oleh ketua DPR.

Sehingga landasan berpijaknya adalah etika, bukan pada masalah hukum apalagi politik. Dalam tataran etika, hakim MKD memiliki tanggung jawab yang sangat luhur dan mulia.

Tanggung jawab mulia ini, karena hakim tersebut harus bertanggung jawab secara profesional terhadap profesinya baik secara Vertikal (tanggung jawab kepada Tuhan) maupun pertanggungjawaban secara horizontal (tanggung jawab kepada masyarakat).

Etika seorang hakim adalah, menjunjung tinggi norma hukum, norma etika dan norma kepatutan.

Hakim harus bersikap jujur tenang dan santun dalam menangani suatu permasalahan hukum yang dihadapinya.

Hakim dilarang mengomentari pendapat sesama majelis hakim, selain di dalam persidangan.

Hakim dilarang untuk memberikan pendapat hukum maupun pendapat apapun terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung di luar persidangan.

Yang paling esensial adalah hakim dilarang memutus sesuatu masaah hukum yang ditangani atas dasar emosional atau dendam.

Kepentingan-kepentingan subjektifitas seorang hakim harus dihindari dalam memutuskan suatu perkara hukum yang dihadapi.

Oleh karena itu dalam konteks kasus dugaan pelanggaran etika oleh ketua DPR ditunjuklah beberapa anggota DPR yang berperan sebagai hakim untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etika tersebut.

Penunjukan anggota majelis MKD ini tentunya dengan suatu pertimbangan bahwa anggota yang ditunjuk ini memiliki kapasitas dan kemampuan secara keilmuan maupun pengalaman praktik dan memiliki integritas kepribadian yang baik dan luhur.

Logikanya adalah bagaimana seseorang yang mengadili pelanggaran etika, sementara orang tersebut tidak beretika, dalam hal ini tidak memahami posisinya sebagai hakim etika.

Sikap atau perilaku yag terlihat dari beberapa anggota hakim MKD yang terkesan melanggar atau menyampingkan etika persidangan, seperti saling serang secara terbuka antara sesama anggota majelis, kemudian hakim anggota MKD sesumbarnya di luar persidangan mengomentari substasi persidangan di muka umum, bahkan hakim anggota mengomentari pendapat hakim anggota MKD yg lain.

Selajutnya dari substasi pengungkapan fakta atau bukti dan keterangan dari saksi yg dihadirkan ke MKD anggota majelis melontarkan pertanyaan yg sangat tendisius, bahkan berani menyimpukan suatu kesimpulan yg semestinya tidak patut disampaikan sebelum proses sidang telah usai, atau dalam tahapan berlangsungnya persidangan.

Kemudian pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi yang dihadirkan utk menjawab benar tidak adanya pelanggaran etik, hakim dalam posisi seperti ini tentu tidak sadar bahwa kesimpulan ada atau tidak adanya pelanggaran etik, tidak pantas utuk ditanyakan kepada saksi yang dihadiri dimuka persidangan. Benar atau tidak dugaan adanya pelanggaran etik adalah kesimpulan majelis hakim setelah pengungkapan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang diuangkapkan dalam persidangan.

Masyarakat berharap agar proses sidak etik yang berlangsung di MKD berjalan sesuai etika persidangan sehingga hasilnya benar-benar maksimal dan menjawab harapan dan kepercayaan publik.

Jangan sampai ada kesan dari masyarakat bahwa proses di MKD ini hanya sebuah opera yg dimainkan utk mengalihkan pandangan masyarakat dari suatu permainan yang sesungguhnya terkait dengan perpanjangan kontrak freeport yang secara substantif merugikan kepentingan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu berharap jangan sampai anggota majelis hakim MKD  yang diberikan kewenangan menyelesaikan dugaan pelanggaran etik dianggap tidak memahami etika persidangan.

Ismail Rumadan (Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional)

loading...