PB, Jakarta – Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII yang diumumkan hari ini di Istana Negara, Senin (21/12) sore WIB.Kebijakan pertama adalah membuat percepatan pelaksanaan satu peta (one map policy).

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kebijakan ini adalah pembuatan peta berstandar seragam dengan rasio 1:50.000. “Kebijakan ini sangat mendesak dilakukan untuk mencegah tumpang tindih penggunaan lahan yang seringkali menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan, khususnya investasi,” ujar Darmin didampingi Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Lalu kebijakan kedua adalah percepatan pembangunan kilang minyak. Dikatakan Darmin, percepatan pembangunan kilang minyak harus dilakukan elalui teknologi terbaru. “Untuk memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan, tentunya dengan mengutamakan produk dalam negeri. Memberikan insentif diskon ataupun non fiskal bagi terselenggaranya pembangunan kilang yang di maksud,” jelasnya.

Pemerintah ingin pembangunan pelaksaan kilang diintegrariskan dengan petrokimia. Alasan pertama, teknologi industri kilang minyak itu sudah mulai sampai di titik puncaknya sehingga profit yang diperoleh dari usaha itu tidak terlalu besar lagi.
“Supaya lebih menarik, perlu dikombinasikan dengan industri petrokimia agar lebih menarik dari sisi profit.,” lanjutnya,

Dan, kebijakan ketiga adalah insentif bagi reparasi yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan nasional. Dikatakan Darmin, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengembangkan industri angkutan udara dengan pembelian dan penyewaan yang pertumbuhannya begitu kuat.

“Kita melihat perawatan di dalam negeri sebagain besar di bawa ke luar negeri. Setelah dipelajari, sebab utamanya adalah menyangkut spare part. Dengan ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mempermudah kedatangan suku cadang pesawat,” tambah Darmin.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan empat Paket kebijakan ekonomi.

Paket kebijakan ekonomi jilid I dikeluarkan pada 9 September 2015. Paket ini terfokus untuk mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum, dan kepastian usaha, mempercepat proyek strategis nasional serta meningkatkan investasi di sektor properti.

Paket kebijakan ekonomi jilid II dikeluarkan pada 29 September 2015. Paket ini terfokus pada izin investasi untuk industri yang ada di dalam dan di luar kawasan industri.

Paket kebijakan ekonomi jilid III dikeluarkan pada 7 Oktober 2015, memfokuskan pada penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha.

Paket kebijakan ekonomi jilid IV dikeluarkan pada 15 Oktober 2015 terfokus dalam membuka lapangan kerja, dunia usaha dan investasi yang akan diberikan kemudahan baik perijinan maupun prosedur lainnyya.

Paket kebijakan ekonomi jilid V dikeluarkan pada 22 Oktober 2015. ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan pada dunia perpajakan. Presiden menerapkan dua aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu soal insentif pajak dan penghapusan pajak berganda untuk kontrak kolektif dana investasi real estate (DIRE) atau yang biasa disebut REITs (Real Estate Investment Trust).

Paket kebijakan ekonomi jilid VI yang dikeluarkan pada 5 November 2015 memuat soal insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), pengelolaan sumber daya air dan penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Paket kebijakan ekonomi jilid VII dikeluarkan pada 4 Desember 2015 yang isinya pemerintah akan memberikan keringanan untuk industri padat karya, yaitu pemotongan PPH sebesar 50 persen dari angka tahun ini dan berlaku mulai 1 Desember.(Han)

loading...