Oleh : ADHIE M MASSARDI‎
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB)

 

PB, JAKARTA – Meskipun dalam pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dalam fakta di persidangan korupsi Bansos yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara (non-aktif) Gatot Pujo Nugroho terseret nama HM Prasetyo, namun  KPK tidak boleh memeriksa yang bersangkutan karena posisinya sebagai  Jaksa Agung RI.

Benar, selain memiliki prinsip equality before the law itu adalah persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum, hukum juga mempunyai prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagaimana dijamin Konstitudi UUD 1945 (Pasal 28 D ayat 1).

Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi negara, terlebih lembaga negara penegak hukum seperti kejaksaan, juga merupakan kepentingan kita bersama.

Dalam konteks ini, merupakan tugas moral-konstitusional Kepala Negara.

Karena itu, harus ada yang bisa menjelaskan secara sederhana kepada Joko Widodo bahwa dirinya bukan hanya Presiden RI, tapi juga Kepala Negara, yang salah satu tugas pentingnya menjaga kewibawaan dan kehormatan lembaga – lembaga  negara.

Maka bila (pimpinan baru) KPK punya nyali dan berlindung di balik prinsip “setiap warga negara sama di hadapan UU” lalu memeriksa Prasetyo sebagai Jaksa Agung, bisa dipastikan secara moral,  lembaga yang dipimpinnya bakal rontok di mata publik.

Oleh sebab itu, demi menjaga kehormatan dan kewibawaan Kejaksaan tapi tetap menjaga kedaulatan hukum, Presiden Joko Widodo wajib hukumnya “menonaktifkan” HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung hingga urusannya dengan KPK selesai.

Apabila kelak di KPK, HM Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam skandal korupsi bansos di Sumut, tidak ada alasan lagi bagi Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan secara permanen HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. (Beb)

loading...