PB, Cianjur – Setelah menggembok gerbang pagar proyek pembangunan PT Pou Yuen Indonesia Cianjur di Kampung Lembursawah, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (29/12) siang, pihak perusahaan pengerjaan proyek pembangunan pun akhirnya mau menemui warga.

Dengan difasilitasi Kades Sukasirna, Ahmad Satibi, pihak perusahaan penanggungjawab proyek dan warga pun akhirnya duduk bersama guna membahas tuntutan warga tersebut.

Dalam perundingan yang disaksikan oleh beberapa staf pengerjaan proyek lainnya, Site Manager PT CKI, Heru Widodo, mengakui bahwa dirinya tidak bisa menerima warga sekitar bekerja sebagai mandor untuk beberapa jenis pekerjaan. Pasalnya, hal itu dibutuhkan spesifikasi khusus dan tidak bisa sembarang orang.

“Kalau untuk enginering memang harus dari Jakarta langsung. Tapi selama ini kami juga ternyata sudah libatkan untuk sektor tertentu. Saya sudah melanggar aturan ini sebenarnya,” jelas dia di depan perwakilan warga dan kepala desa setempat.

Menurut Heru, tugas dan wewenangnya sebagai pengawas pelaksanaan proyek hanya membuat daftar kebutuhan material proyek, pengawasan standar aspek baik bahan maupun bangunan serta proses pengerjaan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

“Kami tidak bisa sembarangan menentukan hal seperti itu. Kami ada aturannya,” lanjut dia.

Disinggung berkenaan dengan perjanjian awal dan MoU dengan pihak desa tahun lalu, Heru mengaku tidak tahu menahu soal itu.

Namun, pihaknya akhirnya tetap berjanji akan menghormati dan melaksanakan MoU tersebut dengan mempekerjakan dan melibatkan warga sekitar.

“Besok mohon diserahkan 3-4 orang untuk posisi mandor. Nanti kami akan atur agar bisa dibuatkan SPK,” kata dia.

Selanjutnya, Heru menambahkan, pihaknya tidak bisa menjanjikan secepatnya pekerjaan kerjasama dengan warga itu.

Pasalnya, untuk kelanjutan pengerjaan proyek, bahan dan material dari jakarta belum bisa didatangkan dalam waktu dekat ini.

“Kan ini tahun baru. Kendaraan besar sudah tidak boleh melintas kan ?Nanti setelah tahun baru baru bisa. Tapi kami jamin kesepakatan tetap jalan. nanti untuk pengaturannya silahkan warga atur sendiri tapi juga tetap dalam pengawasan kami,” janjinya.

Ditanya soal pernyataannya yang terkesan menantang warga dan tidak mengakui MoU dengan pihak desa, Heru tidak secara gamblang mengakuinya.

Namun, ia mengatakan bahwa penyataannya yang mempersilahkan warga untuk menutup proyek itu disebabkan karena kesalahan komunikasi belaka.

Selain itu, secara khusus Heru juga meminta maaf apabila perkataan dan pernyataannya ketika itu dianggap telah menyinggung perasaan warga.

“Saya minta maaf kalau bahasa saya kemarin itu menganggu. Saya minta maaf atas nama jajaran saya. Sekarang saya ikut aturan sebelumnya,” kata dia.

“Mungkin waktu itu sama-sama panas, jadi komunikasinya terhambat. Tapi sekarang semuanya kan sudah clear dan tidak ada permasalahan lagi,” tambah Heru.

(RH)

loading...