PB, Jakarta – Ada yang menarik dalam sebuah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama ketika meresmikan Ruang Terpadu Ramah Anak di Bintaro pada bulan Januari 2016 lalu.

Dalam keterangannya, Ahok berjanji akan meminta dan melakukan kerjasama, dengan pihak Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK untuk dalam hal pengawasan.

Menurut Ahok banyak tanah milik pemda justru dikuasai oleh pihak swasta, dan hal ini Ahok perintahkan kepada lurah setempat untuk kuasai terlebih dahulu, walaupun belum ada sertifikat.

Namun persoalan KPK dan PPATK yang menjadi “Security” menjaga tanah, dipertanyakan, ” bukankah KPK tidak dalam ranahnya harus menjaga tanah ? KPK adalah badan independen dan bukan mandor jaga tanah,” ujar Heikal marah.

Bahkan alasan Ahok untuk melanjutkan rencana pengawasan bersama hanyalah akal-akalan Ahok agar bisa menguasai PPATK dan KPK, karena dirinya tahu jika keduanya akan berperan dalam kasus Sumber Waras.

Heikal menginginkan agar kedua lembaga tersebut, tidak menggubris permintaan Ahok, bahkan kalau perlu, laporan terkait dengan pembelian tanah Sumber Waras yang diisukan terjadi transaksi pada malam hari, ditelusuri PPATK.

“Setiap yang namanya kerjasama pastilah ada imbal balik, dan dipastikan jika benar dilakukan, Ahok akan menggelontorkan anggaran buat keduanya,” ujar Heikal.

(Jall)

loading...