PB, Kolaka – Korban meninggal akibat penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, bertambah menjadi 3 orang.

Namun sayangnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Rosnawati, balik menyalahkan Kepala Desa yang dia anggap tidak bisa mengajarkan warganya terkait dengan penyebaran nyamuk Aedes Aegepty, penyebar DBD.

Rosnawati beralasan jika mereka sudah mempersilahkan para perangkat desa untuk mengambil di kantornya berupa serbuk ABBATE secara gratis.

Bahkan Rosnawati, walaupun tidak secara langsung menuduh, namun Rosniwati mengkambinghitamkan para kades dan lurah se-Kolaka adalah penyebab malaria semakin merajalela, hingga memakan korban 3 nyawa.

Menurutnya, para Kades dan Lurah seakan sengaja membiarkan kejadian ini berlarut, bahkan terlalu malas untuk mengatur warganya, alasan Rosniwati, surat edaran dari Dinas Kesehatan, bahkan di lanjutkan dengan himbauan Bupati, Ahmad Safei sudah disampaikan.

Salah satu warga Kolaka, Kalam, malah balik mempertanyakan tugas pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mengantisipasi penyebaran DBD.

” Warga masyarakat ini bekerja di berbagai bidang, termasuk para kades, sementara PNS itu ya kerjanya melayani warga, jangan malah dibalik !” Ujarnya kesal.

Kekesalan Kalam dikarenakan pihak Dinas Kesehatan malah menyodorkan himbauan saja, sementara prakteknya cuma sebatas penyemprotan.

“Kalau saja Bupatinya mau tegas dan membuat aturan terkait dengan masalah sampah serta turun mengajak bawahannya menyelesaikan masalah lingkungan yang bersih terus menerus, dipastikan masalah ini sudah selesai,” ucap Kalam yang heran ketika Bupati turun ke jalan terkait sampah, justru hanya membersihkan taman di jalan.

Kalam tidak habis pikir dengan perilaku para PNS di Kolaka terutama yang menduduki posisi strategis, banyak dari mereka malah ingin menjadi raja dan harus dihormati oleh masyarakat, sementara gaji dan kesejahteraan lainnya, justru berasal dari rakyat, yang didalamnya termasuk dari pajak dan retribusi warga.

Kalam setuju dengan pernyataan Rosnawati, terkait dengan penanggulangan dengan cara penyemprotan sangat berbahaya, jika dilakukan secara terus menerus, karena bisa berakibat parah di masyarakat, dikarenakan asap dari mesin fogging bisa menjadi racun.

rosmawati_dinkes_1_1Menurut Kalam, kalau saja pihak Dinas Kesehatan mau melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik bersama dinas lainnya, seperti Satpol PP, Pertamanan, PU dan lainnya, maka penyebaran DBD bisa diatasi.

“Nanti sudah ada korban baru kaget dan mau bergerak, dan parahnya lagi malah menyalahkan orang lain,” ujar Kalam kesal.

Kalam juga meminta kepada Pemerintah daerah agar bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan terkait dengan buang sampah sembarangan.

” Itu Satpol suruh tangkap siapa saja yang buang sampah sembarangan, lalu diberikan denda, biar jera, sementara bagi warga yang memiliki lahan yang tidak terpakai dan hanya dibiarkan tidak terurus, harus mengeluarkan biaya perawatan, yang nantinya akan di urus oleh dinas pertamanan,” usul Kalam.

Kalam mencontohkan pembayaran denda seperti yang dilakukan oleh Lalu lintas dengan surat tilang, dan dibayarkan ke pemda, entah melalui pengadilan atau langsung ke dinas terkait.

Sementara soal lahan tidur, pihak pertamanan bisa memanfaatkan menjadi ruang hijau terbuka, atau pihak pertamanan melakukan pembersihan dan perapian, dengan biaya yang dibayarkan oleh pemilik lahan agar bisa mengurangi kembang biak nyamuk.

Hal ini menurut Kalam, tidak terjadi dikarenakan para PNS di Kabupaten Kolaka kebanyakan lebih suka mengurus pekerjaan yang berbau administrasi, sementara pekerjaan di lapangan mereka menuntut anggaran dulu baru mau kerja.

“Seperti yang dikatakan Rosnawati, yang saya maksud dengan PNS hanya mau urusin administrasi seperti selebaran dan himbauan Bupati itu, dan mereka anggap telah bekerja maksimal, tapi terbukti tidak efektif,” ujar Kalam, yang tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Watuliandu, Kolaka, Sultra.

Sementara warga seakan merasa dipaksa untuk melaksanakan selebaran dan himbauan, sementara di sisi lain warga tidak memiliki waktu, dikarenakan mereka juga memiliki pekerjaan lainnya untuk keperluan rumah tangga mereka.

Kalam mencontohkan, bagaimana Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mengajak warganya turun langsung untuk membersihkan lingkungan mereka, dengan program yang tepat.

(Jall)

loading...