PB, Jakarta – Salah satu pemilik perusahaan konstruksi kaget ketika ditelepon oleh istrinya, karena rekening pribadi milik mereka tiba-tiba tidak bisa digunakan, alasannya adanya pembekuan atas permintaan Kantor Pajak.

Pihak perpajakan meminta kepada pihak Bank dikarenakan sang pengusaha dianggap lalai dalam membayar pajak pada tahun 2009 lalu, atas pekerjaan proyek yang menggunakan perusahaan mereka.

Menurut pihak perusahaan, pada tahun 2009 lalu perusahaan mereka dipinjam oleh salah seorang rekannya untuk mengerjakan proyek di wilayah Sumatera Utara.

Ternyata dalam pengerjaannya si peminjam tidak membayar Pajak Penghasilan Negara (PPN) sebesar Rp. 400 juta lebih.

Akibatnya perusahaan yang mengerjakan, mendapatkan sanksi dengan bentuk surat paksa dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan tertanggal 31 Agustus 2015.

Surat teguran sudah disampaikan, dan pihak perusahaan sudah meminta keringanan agar pelunasan utang PPN mereka dibayar dengan cara di angsur, namun pihak KPPP Medan sama sekali tidak memberikan jawaban, dan tiba-tiba Surat Paksa dikeluarkan dan tidak berselang lama rekening milik mereka di blokir.

“Kami saat ini sedang dalam pengerjaan proyek, dan dana kami belum keluar semuanya, kami sudah mengajukan pembayaran dengan cara mengangsur, namun pihak pajak sama sekali tidak memberikan jawaban apapun,” ujarnya.

Menurutnya rekan yang meminjam perusahaannya beralasan jika pekerjaan proyek yang dilakukannya merugi, akibatnya PPN yang seharusnya segera dilunasi tidak dilakukan, karena mengutamakan membayar gaji para pekerja dan bahan material.

Kondisi ini seakan memberikan langkah kepada pihak perusahaan untuk mengambil cara yang lebih baik dalam menyelamatkan aset mereka, ” Banyak pengusaha dari warga keturunan Tionghoa menyimpan harta mereka di Singapura, bahkan sebagian besar transaksi mereka dilakukan disana,” ujar si Pengusaha kesal karena permintaan untuk membayar secara diangsur tidak ada jawaban, namun tiba-tiba rekening mereka dibekukan.

Menurutnya kondisi ini, bukan hanya terjadi pada dirinya, sebagian besar teman-temannya juga mengalami hal serupa, dan tiba-tiba surat paksa dikeluarkan dan sudah sampai ke tahap pembekuan rekening dan aset mereka lainnya.

” Indikasi ingin mematikan kontraktor lokal oleh pemerintah sudah mulai dilakukan, dengan cara mengeluarkan surat paksa, tanpa memperdulikan permintaan pembayaran melalui angsuran,” ujarnya.

Menurutnya, mematikan para kontraktor lokal dilakukan secara masive, karena banyak rekannya mengalami hal yang sama, sementara secara pelan namun pasti para kontraktor baru mulai bermunculan, dan kebanyakan mereka dari warga keturunan.

“Apalagi saat ini Ahok mulai mengeluarkan kebijakan terkait dengan proyek kecil menengah digabungkan menjadi satu, dan hanya boleh dimenangkan oleh kontraktor besar,” ujarnya kesal.

Bahkan rencana tahun 2015 ditetapkan sebagai tahun pembinaan pajak, kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 dalam bentuk penegakan hukum pajak, terasa hanya sebagai lips service pemerintah saja, karena yang diuntungkan justru perusahaan kelas kakap yang nantinya akan mendapatkan penghapusan pajak, yang UU sedang digodok.

Sementara MEA saat ini sudah mulai berjalan, dan artinya sejak awal para kontraktor pribumi mulai kehilangan daya akibat kebijakan pemerintah, melalui salah satunya dirjend pajak.

(Jall)

loading...