20160310_142920-1PB Jakarta : Perparkiran dan kemacetan masih menjadi masalah yang tetap membelit, sistem perparkiran dinilai menjadi ajang untuk mengeruk uang rakyat, dan bukan upaya untuk melancarkan arus lalu lintas. Belakangan, muncul ide swastanisasi parkir sebagai upaya optimalisasi PAD. Ide ini sendiri mengait dengan jumlah keuntungan rupiah yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah. Tetapi pada sisi lain, ide ini tidak mempertimbangkan bekerjanya sistem sektor informal yang selama ini bekerja di belakang kebijakan perparkiran.

Kondisi carut marut dalam sistem perparkiran nampaknya mengacu pada bentangan masalah antara praktek parkir dan aturan normative yang menyangganya. Kebijakan-kebijakan sistem parkir di DKI Jakarta dipandang tidak efektif dalam implementasinya.

Persoalan aparat pengelola parkir dipandang sebagai titik paling rawan dari distorsi hasil. Isu kebocoran dana parkir telah merebak, memperlemah kinerja badan pengelola parkir itu sendiri.

Riza Hasyim,  mantan Wakadishub DKI perparkiran mengatakan awalnya Badan Perparkiran diserahkan ke Dishub dengan dibentuk UPT Perparkiran, dikarenakan banyak loss, dari target 32 milyar hanya mencapai 22-26 Milyar. Selain itu payung hukum perparkiran yang ada pun terkesan tumpul, misalnya apabila ada pelanggaran terhadap pengelolaan parkir pihak dishub tidak bisa menjatuhkan sanksi hukum yang membuat jera pihak yang melakukan pelanggaran.

Oleh karenanya perlu pembenahan-pembenahan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi momok dalam management perparkiran. Dengan adanya penataan perparkiran maka upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan serta mengurangi kemacetan lalu lintas setidaknya dapat tertanggulangi, selain dapat meningkatkan PAD DKI.

Saat menjabat Wakadishub DKI, Riza pernah mengusulkan konsep pengelolaan parkir yang sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta, dimana pihak swasta yang berminat dapat mengajukan proposal pengelolaan perparkiran dengan target yang telah ditentukan. Bagi pihak swasta yang berminat harus mengikuti beauty contest pengelolaan parkir terlebih dahulu. Pihak pemenang beauty contest diharuskan membayar target pendapatan yang telah ditentukan dimuka untuk jangka waktu tertentu, misalkan 5 tahun.

Selain itu, untuk mengurangi tingkat pemakaian kendaraan pribadi oleh pengguna kendaraan,  perlu dibuat pemetaan dalam bentuk Ring 1 sampai Ring 3 dengan perbedaan tarif progresif, misalnya : ring 1 untuk sentra-sentra bisnis diberikan tarif sebesar Rp 25.000/jam, Ring 2 dengan tarif Rp 15.000/jam, dan diluar Ring 1 dan Ring 2 dikenakan tarif yang lebih murah. Dalam pelaksanaannya tugas Dishub melaksanakan fungsi pengawasan dalan pelaksanaan  pengelolaan parkir oleh pihak swasta. Dana yang didapat dari pengelolaan oleh swasta akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk perbaikan transportasi umum.

Riza berpendapat bahwa penggunaan mesin-mesin otomatis yang dipasang dibeberapa lahan titik perparkiran saat ini, tidak berjalan efektif dikarenakan pengguna kendaraan belum terbiasa menggunakan mesin parkir otomatis, selain itu para pengguna kendaraan lebih senang menyerahkan langsung uang pembayaran parkir kepada petugas parkir setempat. Masalah tersebut tentunya menjadi rentan terhadap kebocoran-kebocoran pendapatan perparkiran. Oleh karenanya management dan sistem pengawasan perparkiran harus segera dibenahi sehingga pendapatan daerah dari perparkiran dapat meningkat dan tentunya dapat memperbaiki taraf hidup para petugas parkir itu sendiri (Hefrizal/Budi Gumilar)

loading...