PB, Jakarta – Kepedulian akan kepentingan masyarakat pedesaan, khususnya di bidang sarana dan prasarana terasa sangat minim, baik itu dari pusat maupun daerah sendiri.

Banyaknya infrastruktur yang sudah berusia puluhan tahun dan dalam kondisi lapuk saling berharap untuk bisa membantu, baik antara Pemerintah pusat dan Daerah.

Padahal penggunaannya sangat diperlukan oleh masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Desa Bojongsari Kabupaten Sukabumi, ketika jembatan penyeberangan terputus, dan akibatnya siswa SD harus bergantungan di seutas tali.

Sementara arus sungai yang sangat deras, untungnya beberapa relawan dari Palang Merah Indonesia bersedia untuk membantu para siswa dengan cara menggendong mereka menyeberangi sungai.

“Ini yang mendesak, bukan kereta cepat, apalagi pembangunan tol dan segala macam fasilitas untuk orang kaya di perkotaan,” ujar Darwis Sibua, tokoh muda Maluku Utara di Jakarta.

Bahkan Darwis memperkirakan masih nanyak di daerah pedesaan yang sudah memasuki umur yang tidak layak lagi dan memerlukan rehab total secepatnya.

Sementara dana tanggap darurat, kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan beberapa Badan ataupun kementerian dalam bidang infrastruktur tersedia.

BNPB, menurut Darwis seharusnya sudah memiliki data di seluruh daerah terkait dengan sarana dan prasarana daerah yang termasuk urgent, dan harus segera dibenahi.

“Jangan nanti sudah masalah dan rusak baru mau memperbaiki, karena pastinya harus ada pengkajian, dan dipastikan akan memakan waktu,” ujar Darwis yang heran dengan cara kerja Pemerintah yang malah meminjam uang dan membangun kereta cepat.

Dari penelusuran, ternyata pihak BNPB memiliki kerjasama dengan pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan nomor perjanjian Nomor : 06/M-PDT/KB/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014.

Berikut isi perjanjian ;

1) Memprioritaskan arah kebijakan dan strategi nasional, percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam 3 (tiga) fase kebencanaan.

2) Merencanakan anggaran pembangunan, sarana dan prasarana, pertukaran data, dan informasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

3) Peningkatan sumberdaya manusia didaerah tertinggal dalam penanggulangan bencana.

Dengan Kementerian Perhubungan Nomor : PJ 19 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 ;

1) Tahap Pra Bencana meliputi kegiatan: 1) Pencegahan; 2) Mitigasi dan Kesiapsiagaan.

2) Tahap Tanggap Darurat meliputi kegiatan: 1) Kaji cepat; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang perhubungan; dan 3) Pemulihan sarana dan sarana vital di bidang perhubungan.

3) Tahap Pasca bencana meliputi kegiatan: 1) Rehabilitasi di bidang perhubungan; 2) Rekonstruksi di bidang perhubungan.

4) Monitoring dan evaluasi, serta pertukaran data dan informasi dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Menurut Darwis kesemuanya ini hanya sebatas di atas kertas, tanpa ada realisasi dilapangan, ” Pemerintah pusat dan kebawahnya (daerah) cuma jago berteori, namun prakteknya, menunggu masalah timbul,” ujar Darwis jengkel.

Kejengkelan Darwis juga diakibatkan putusnya jembatan ini ternyata baru dalam tahap laporan oleh BPBD Sukabumi, dan masih akan dikaji, “Mungkin menunggu ada korban kaget dan mulai saling menyalahkan dan bekerja,” pungkas Darwis.

(Jall)

loading...