PB Jakarta ; HUKUM di Indonesia mengenal yang namanya azas praduga tak bersalah, yang berarti sebelum adanya keputusan yang bersifat inb’acht, maka belum bisa dikatakan seseorang itu bersalah. Dalam hal ini, setiap orang yang disangka, ditangkap, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus suap M. Sanusi dan Presdir APL, Ariesman WIdjaja, terkait masalah kontribusi tambahan pengembang dalam Raperda Zonasi tahun 2015-2035, terlihat banyak kalangan yang agaknya sudah memvonis habis kedua orang tersebut, padahal keduanya masih status tersangka. Selain kasus tersebut, masih banyak lagi contoh kasus yang condong memojokkan pihak-pihak yang baru berstatus tersangka, dan belum dijatuhi putusan yang sah dari pengadilan.

Di mata hukum, seseorang yang berstatus tersangka, ataupun tertangkap tangan melakukan kesalahan tidak diperbolehkan untuk divonis oleh siapa pun hingga putusan pengadilan menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum, seharusnya semua kalangan baik masyarakat, maupun media dapat bersikap bijak dalam memperlakukan seseorang yang terlibat dalam kasus hukum. Jangan jatuhkan vonis kepada pihak-pihak yang disangkakan sebelum adanya vonis yang menegaskan status orang tersebut. (Penulis Rahmadianto Andra, SH /Advokat)

loading...