PB, Jakarta –  Datangi Ibukota Jakarta, Sejumlah Akademisi yang berasal dari Universitas Hasanuddin, Makasar Sulsel memproklamirkan kedaulatan migas Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menggalang dukungan bagi terwujudnya gerakan penolakan terhadap pengelolaan migas nasional oleh pihak asing.

“Gerakan Akademik ini untuk Merebut Kontrol Negara terhadap Pengelolaan Migas dari Penguasaan Asing, ” tegas Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makasar, Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH, MH, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

Kemerdekaan bangsa Indonesia dipaparkan Juajir, dapat dibuktikan dengan terwujudnya kedaulatan migas Indonesia. Karena itu, dirinya meminta masyarakat Indonesia dapat menggalang dukungan dan menyatukan visi untuk merebut kembali pengelolaan aset nasional dari intervensi perusahaan-perusahaan asing.

“Negara harus sadar dan bangkit. Karena setiap intervensi (pihak asing) akan merusak dan tidak menguntungkan,” kata Ahli Hukum Ekonomi, sekaligus ahli Hukum Pembangunan  Unhas itu.

Guru Besar Unhas ini juga menyampaikan bahwa dalam beberapa hari kedepan, rumusan UU Migas akan dibahas di badan legislasi DPR. Ia berharap UU Migas tersebut steril dari pandangan-pandangan yang menelikung kepentingan nasional.

Terkait hal tersebut, Juajir bersama timnya akan  mendatangi Istana Presiden dan gedung DPR. Ia menyatakan akan mengajukan rumusan Undang-Undang migas hasil rumusan pihaknya yang dinilainya mengakomodir prinsip-prinsip kedaulatan.

“Kita akan ke DPR. Kita akan temui Presiden dan kita akan serahkan UU Migas yang kita rumuskan. UU Migas yang sesuai dengan semangat kedaulatan Migas Indonesia,” ungkapnya

Adapun terdapat 22 pokok- pokok materi pengaturan dalam RUU Migas yang diusulkan Kepada DPR dan Presiden, beberapa diantaranya, yakni :

1. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

2. Untuk menyelenggarakan penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 maka pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan gas bumi yang disingkat BUKM

3. BUKM adalah BUMN berbentuk badan hukum dan saham seluruhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

4. BUKM merupakan satu-satunya pemegang kuasa pertambangan migas di wilayah pertambangan Indonesia.

5. BUKM didirikan dan bertanggung jawab langsung ke Presiden.

6 Badan usaha nasional dan badan usaha penanaman modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha hulu melalui kontrak kerja sama dengan BUKM

Saat ditanyakan oleh awak media tentang banyaknya antek- antek asing di lingkaran Istana yang dapat mempengaruhi kebijakan Jokowi terkait kontrol dan penguasaan migas oleh asing (kapitalis), Juajir meminta Jokowi melangkah sesuai dengan amanat konstitusi.

“Segala sesuatu yang ada di negeri ini berada dalam kekuasaan Presiden, karena itu Jokowi harus mempunyai komitmen. Karena kalau dia menjalankan sesuatu dengan konstitusi, siapa pun orangnya (presiden) sepanjang itu sesuai dengan konstitusi maka kita akan dukung,” tambahnya.

Diketahui, UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak mengimplementasikan hakikat kedaulatan negara terhadap migas dan tidak pula menjabarkan amanah UUD RI 1945, bahkan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia terjebak dalam rezim hukum kapitalis liberalis yang mengakibatkan pengelolaan migas pada sektor hulu telah berada dalam penguasaan pihak asing. (Beb)

loading...