PB, JAKARTA  – Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX (Maluku dan Maluku Utara), Amran HI Mustary, hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Amran untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/5/2016)

Amran diduga telah menerima uang lebih dari Rp 15 miliar dari para pengusaha melalui Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Selain Amran, KPK juga memanggil tersangka  lain dalam kasus suap terkait proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR).

Adapun tersangka lain yang diperiksa yakni, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Andi Taufan Tiro. KPK juga memeriksa Wakil Wali Kota Ambon Muhammad Armyn Syarif Latuconsina, staf administrasi anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin, Mutakin, serta seorang saksi dari pihak swasta bernama Hendri Canon.

Amran diduga meminta uang kepada para pengusaha dengan menjanjikan bahwa para pengusaha akan mendapatkan pekerjaan dalam proyek pembangunan jalan di Kemen PU-PR yang diusulkan sejumlah anggota Komisi V DPR-RI.

Terkait hal tersebut, Amran Mustary disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (Beb)

loading...