PB Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan peluang peranan badan usaha atau swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur makin terbuka.

“Peluang investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur makin terbuka. Pada investasi pembangunan jalan tol misalnya, walaupun pada perumahan, perairan, jalan tetap terbuka,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hermanto Dardak dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Apalagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur mencapai Rp5.519 triliun.

Dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp5.519 triliun, kata Dardak, dukungan dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharap mencapai Rp 2.216 triliun atau 40,1 persen, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp545 triliun atau 9,9 persen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp1.066 triliun atau 19,3 persen serta sektor swasta mencapai Rp1.692 triliun atau 30,7 persen.

Menurut dia, sampai 2019, Indonesia memiliki target tambahan jalan tol sepanjang 1.060 km dengan estimasi investasi mencapai Rp167,4 triliun.

Sementara itu, ujar Dardak, untuk membuat investasi jalan tol semakin menarik karena pemerintah telah membuat regulasi baru yang mendukung, mulai dari skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) baru, seperti penugasan kepada Badan BUMN, Performance Based Annuity Scheme (PBAS) dan lainnya.

“Kemudian adanya penyederhanaan prosedur, seperti percepatan lelang, lelang menjadi singkat sekitar 5 bulan, pemberi pinjaman, kontraktor juga ikut dalam pelelangan,” katanya. (iqp-end)

loading...