PB, Jakarta – Masih lekat dalam ingatan, ketika masih sempat menjelajahi Pulau Morotai, Maluku Utara, ketika itu salah satu rekan saya namanya Mas Wishnu biasa disapa oleh rekan-rekannya yang datang dari Pulau Jawa. Namun saya tidak ingin menceritakan tentang mas Wishnu, yang waktu itu, masih menjadi honor di Dinas Capil (kalau tidak salah).

Namun saya ingin menceritakan istri Mas Wishnu, yang biasa disapa dengan nama mbak Wiwid, atau mbak Wi saja. Orangnya berperawakan kecil, saya mengatakan kecil, karena mbak Wi ini, selain ukurannya setinggi bahu saya, juga memiliki tubuh kurus, namun jangan dianggap lemah, justru mbak Wi ini lincah, dalam bergerak, bahkan juga ketika diajak berbicara, bahkan jauh dari kesan orang Jawa, lebih sering nyerocos dan tertawa, hingga kesan “kecil” tadi hilang oleh “besarnya” pembawaan dirinya.

Bahkan saya juga sempat tertarik, ketika sesuatu yang tidak disukainya, langsung saja disebut jika itu salah, kepada sang suami, mas Wishnu, mbak Wi juga tidak segan-segan untuk menegurnya.

Mbak Wi ini bekerja sebagai salah satu Bidan Pegawai Tidak Tetap, atau biasa disebut Bidan PTT, yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan untuk diperbantukan di daerah yang dianggap masih kekurangan tenaga kesehatan, kemudian diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Propinsi.

Terkadang tugas yang mereka dapatkan bisa dikatakan jauh dari bayangan siapapun, namun itulah resiko yang harus ditempuh, ujar mbak Wi, walaupun harus bertugas seorang diri, karena sang suami juga sedang bekerja, sementara persoalan transportasi cukup mengganggu hubungan mereka.

Mbak Wi ditempatkan di sebuah Desa Yao, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Pulau Morotai. Jumlah KK kurang lebih 100-an dan seluruh penduduk tersebut, beragama Kristen, mungkin Mbak Wi bisa dikatakan satu-satunya yang beragama Muslim, namun persoalan tersebut tidak menjadikan si “kecil” ini mundur.

“Awalnya sih sedikit takut, mengingat Pulau Morotai salah satu dari sekian banyak lokasi kejadian Konflik Horisontal masalah Agama,” ujarnya, walaupun Polsek dan Koramil yang berisi sebagian besar muslim, namun jarak yang ditempuh harus melalui laut.

Pelan namun pasti, persoalan tersebut akhirnya bisa teratasi, bahkan penghormatan kepada si “Kecil” sudah berubah menjadi sebuah penghormatan yang terbaik yang pernah diberikan oleh penduduk desa tersebut. Bagaimana tidak, ketika banyak petugas Puskesmas yang berstatus PNS justru lebih sering tidak berada di tempat, maka SiKecil ini, justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Desa tersebut.

Saya hampir setiap tengah malam ada saja yang datang untuk berobat, bahkan terkadang saya harus datang ke rumah mereka. menurut mbak Wi persoalan kesehatan yang paling sering dialami oleh penduduk adalah luka, baik itu luka akibat pukulan ataupun kecelakaan, “Cap Tikus masih bebas dikonsumsi oleh masyarakat mas,” ujarnya tanpa takut mengatakan.

“Cap Tikus” adalah salah satu jenis minuman keras tradisional buatan penduduk sekitar Kecamatan Morselbar, bahan pembuatannya dari pohon enau, mungkin mirip dengan Arak di Bali, menurut salah satu warga, sebelum difermentasikan menjadi Cap Tikus, awalnya masih dinamakan Saguer, kalau di Makassar namanya Ballo.

Kejadian pertemuan dengan sepasang suami istri ini, tahun 2011-2012 lalu, dan sampai sekarang mereka masih betah tinggal di Morotai, rupanya sang suami yang sempat saya tawarkan untuk menjadi jurnalis pembantu salah satu media koran lokal Maluku Utara, membuatnya semakin betah. Itu berita terakhir yang saya dengar.

Dan pada hari Kamis (22/9/2016) lalu, saya sempat terkesima ketika sekelompok wanita yang ternyata mereka adalah para Bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) menggelar aksi untuk memperjuangkan nasibnya untuk mendapatkan pengakuan, berupa Nomor Induk Pegawai alias NIP sesuai dengan janji pemerintah.

Aksi ini ternyata sudah yang kesekian kalinya, bahkan aksi kali ini di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) kembali meneriakkan janji pemerintah, soal pengangkatan mereka sebagai pegawai tetap.

Kemarahan mereka ini, ternyata mereka dijadikan “sapi perah” oleh para petugas yang menangani mereka, baik di daerah maupun di pusat, dengan janji akan segera diangkat dan mendapatkan posisi layaknya sebagai PNS.

“Kami tidak tahu, tapi siapa yang tahu kalau pejabat yang ada di dalam sana kelahirannya dibantu oleh Bidan Desa, dan mereka harus bisa mengerti seperti apa perjuangan Bidan-Bidan di Desa dalam menekan angka kematian Bayi dan Ibu,” ujar mereka.

Mereka akhirnya meneriakkan sebuah kalimat ” PAK JOKOWI….INI BIDANMU..!!!”

(Jall)

loading...