PB, Jakarta – Jika selama ini, masyarakat banyak yang memandang negatif dan sinis kepada lembaga pemerintah, karena ditengarai banyak yang menjadi pendukung maupun “kaki tangan” para mafia bisnis dan perdagangan, rupanya hal itu tidak terjadi pada semua lembaga milik pemerintah.

Salah satunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang akhirnya menjatuhkan hukuman berupa denda yang tidak tanggung-tanggung kepada sebelas perusahaan yang selama ini bergerak di bidang peternakan khususnya ayam pedaging alias Broiler di Indonesia.

Putusan sidang KPPU perkara Nomor 02/KPPU-1/2016 menetapkan dua perusahaan raksasa di Indonesia, masing PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk selaku terlapor I dan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk selaku terlapor II, masing-masing dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 25 milyar, yang harus segera disetorkan ke kas negara, sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persiangan usaha satuan kerja komisi pengawas persaingan usaha melalui bank pemerintah.

Sementara perusahaan lainnya, kecuali PT. Expravet Nasuba sebagai terlapor VIII (delapan) dibebaskan dari denda dengan alasan jika mereka melakukan pengafkiran tidak dilakukan bersama dengan kesebelas perusahaan lainnya.

“Mereka sudah melakukan pengafkiran lebih dulu, dan bukan atas kesepakatan bersama dengan lainnya yang dirapatkan oleh 11 perusahaan bersama pada tanggal 14 september 2015 dan dilanjutkan tanggal 21 september 2015 hingga dilakukan pemusnahan 2 juta bibit ayam pedaging,” ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam jumpa pers, di gedung KPPU, Kamis (13/10/2016).

Sementara PT. Malindo Feedmill, PT. CJ-PIA, PT. Taat Indah Bersinar, PT. Cibadak Indah Sari Farm, PT. Hybro Indonesia, PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, CV. Missouri, PT. Reza Perkasa dan PT. Satwa Borneo Jaya, didenda dengan jumlah bervariasi, mulai dari nilai Rp. 14 milyar, Rp. 10 Milyar lebih hingga dua perusahaan lainnya senilai Rp. 1 milyar lebih.

“Bahwa setelah terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.” Ujar Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja, M.B.A. mengakhiri pembacaan isi putusan.

Sementaran itu, pengacara PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Harjon Sinaga yang diwawancarai mengatakan jika pihaknya akan melaporkan hasil putusan tersebut kepada pihak perusahaan, namun Harhon tidak menampik akan melakukan upaya banding ke tingkat Pengadilan Negeri.

Persoalan kartel ayam ini, rupanya sangat memukul dunia usaha bibit ayam dan juga bagi peternak ayam broiler di tingkat pelaku usaha mandiri yang mana tidak memiliki jaringan dengan pihak perusahaan besar yang tergabung dalam kartel.

Dengan alasan ingin mengendalikan harga, para “mafia” ayam pedaging ini, rupanya dengan sengaja membuat harga daging ayam potong di pasaran tetap saja tinggi, ini yang membuat pihak KPPU melakukan penyidikan dan penyelidikan hingga akhirnya ditemukan harga bibit yang sangat “jomplang” dengan harga ayam yang sudah masuk ke pasar tradisional.

“Dari pengurangan produksi sebesar 2 juta ekor ayam, mengakibatkan hilangnya 64 juta ekor bibit ayam, hingga mengakibatkan harga secara otomatis naik, dan mengakibatkan kerugian di peternak terintegrasi maupun peternak mandiri, yang nilainya mencapai hingga Rp. 224 milyar.” Ujar Syarkawi, yang mengakibatkan harga ayam potong di pasaran yang seharusnya bisa dinikmati dengan harga berkisar antara Rp. 20 ribu – Rp. 30 ribu, tidak dapat dinikmati.

“Kami menemukan harga ayam potong di pasar tradisional Bandung hingga saat ini, masih berkisar Rp. 40 – 45 ribu per ekor ayam daging, ini jelas sudah merugikan pengusaha kecil, akibat harga bibit anak ayam yang sangat murah, namun justru harga ayam daging siap jual justru mahal,” ujar Syarkawi.

Sementara itu, dari hasil investigasi juga diketemukan jika keputusan untuk mengurangi jumlah produksi dengan melakukan “pembantaian” ayam pembibit ternyata tanpa persetujuan dari pemerintah. Bahkan data valid terkait dengan supply demand (permintaan persediaan) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

“Pemerintah hanya menerima secara serta merta, data dari para pelaku usaha yang di koordinir oleh GPPU selaku Asosiasi,” ucap Syarkawi. Maka pihak “mafia” kartel ayam pedaging ini, dianggap telah melanggar pasal 11, UU Nomor 5 tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging (Broiler) di Indonesia.

Dimana dalam ketentuan pasal tersebut berbunyi, ” Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Namun Syarkawi masih memiliki kegundahan terkait dengan denda yang diberlakukan sesuai dengan aturan, yang hanya bisa mencapai maksimal Rp. 25 milyar.

“Sebenarnya nilai Rp. 25 milyar itu sangat kecil bagi perusahaan dengan omset yang mencapai puluhan trilyun pertahun, makanya kami saat ini sedang mengajukan ke DPR RI agar nilai denda tersebut dapat ditinjau kembali dan nilainya dinaikkan lebih tinggi lagi, agar efek jeranya sangat terasa,” pungkas Syarkawi.

(Jall)

loading...