PB, Jakarta – Perjuangan para penghuni dan pemilik tempat kios berjualan di Thamrin City, saat ini sedang mencoba untuk menata kembali kepengurusan kepemilikan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), sejak perseteruan antara para pedagang, penghuni Apartemen Thamrin City melawan piahk pengelola, PT Jakarta Realty (JIAR) atau disebut juga  PT. Jakarta Profertindo (JAKPOR.

Perseteruan ini mulai menjadi persoalan, seperti di berbagai Apartemen maupun Rumah Susun, ketika di awalnya para pedagang yang berusaha untuk bisa mendapatkan hak mereka untuk mengelola segala kepentingan, yang merupakan hak para pedagang dan penghuni apartemen, sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Namun rupanya pihak pengelola tidak rela jika berbagai “sumber” pungutan yang bisa mendatangkan pendapatan bagi pihak perusahaan lepas begitu saja. Menurut salah satu pengurus dari pihak pemilik unit Apartemen dan kios dagang, saat ini pihak pengelola membuat pengurus PPPSRS tandingan versi mereka, yang mereka sendiri tidak tahu darimana asalnya, karena mereka tidak pernah melihat.

Bahkan parahnya pihak Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya diharapkan bisa menjadi pelindung mereka, karena dianggap sebagai penegak aturan, justru berbalik memberikan jalan mulus bagi pengembang untuk mel;anggar aturan tersebut, akhirnya mereka menempuh jalur hukum.

Setelah perjuangan selama beberapa tahun, akhirnya mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung, pihak penyewa dan pemilik Unit memenangkan seluruh gugatan yang diajukan. Dan pihak warga melalui pengacara mereka, Yudi Relawanto SH, MBA meminta agar pengadilan segera melakukan eksekusi putusan.

img-20161009-wa0001_2Rupanya pihak pengelola, tidak mau tahu dengan segala keputusan Pengadilan maupun MA, bahkan mereka berencana untuk melakukan Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA), yang mana dianggap sudah menyalahi aturan, karena keanggotaan yang sesuai dengan UU dan juga keputusan Pengadilan adalah warga dan penghuni Apartemen, yang tergabung dalam PPPSRS.

Pengacara warga penghuni Apartemen Thamrin City sudah menghadap Dinas Perumahan DKI Jakarta, agar tidak memberikan ijin, namun juga meminta agar pihak Dinas tidak datang ke acara yang dianggap ilegal tersebut. Bahkan pengacara juga membuat laporan polisi dikarenakan pihak pengelola melakukan kegiatan ilegal.

Acara RUTA versi pihak pengelola PT. JIAR dan JAPRO yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat (6/1/17) bertempat di Senayan, Yudi berharap agar jangan sampai ada warga yang dibodohi dengan hadir ke acara yang sudah dilaporkan ke polisi karena dianggap ilegal sesuai dengan keputusan Pengadilan dan diperkuat dengan keputusan MA.

“Saya menghimbau kepada JIAR dan JAKPRO selaku Pengelola, tidak turut campur dalam rapat pemilihan Ketua Pedagang dan Ketua Apartemen yg disebut PPPSRS Thamrin City,” ujar Yudi tegas. Menurutnya selama ini pihak pengembang seakan mendapat angin dikarenakan Gubernur lama, Basuki Tjahaja Purnama lebih membela pihak pengembang daripada pemilik unit di Apartemen City.

“Putusan Mahkamah Agung RI adalah Peradilan yang tertinggi di NKRI ini, maka sudah sepatutnya mereka mengikuti aturan hukum yang sudah diputuskan,” ujar Yudi yang berharap agar pihak kepoilisian segera membubarkan acara tidak resmi tersebut.

(jall)

 

 

loading...