PB Maluku Utara – Izin pertambangan menjamur di berbagai daerah, tak ketinggalan di Maluku Utara. Parahnya, izin-izin ini tak mengindahkan keberadaan masyarakat adat. Tak pelak, setengah luas daratan provinsi yang menjadi pertambangan ini sebagian di wilayah masyarakat adat.

Kehidupan merekapun makin tergusur. Dari daratan, luas Malut 3.327.800 hektar (33.278 km2). Catatan setwil FPII Maluku Utara, lebih 2 juta hektar menjadi pertambangan dengan 335 izin. Dari situ, ada tiga perusahaan tambang memegang kontrak karya. Yakni, PT Aneka Tambang (Antam), PT Weda Bay dan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM). Sisanya, izin usaha pertambangan oleh daerah.

Lewat izin-izin inilah, kekayaan alam seperti emas, nikel, pasir besi, tereksploitasi. Wahyu Khidir , Ketua Tim Pencari Fakta Himpunan Masyarakat Adat Maluku Utara (HIPMAT-MALUT), Kamis (20/5/17) memperkirakan, luas daratan Malut belum menjadi pertambangan tersisa 700.000 hektar. “Itupun belum dihitung izin Perusahan sawit dan perluasan infrastruktur,” katanya di Warung Berita Indonesia, Ternate.

IMG-20170528-WA0036Fenomena ini, katanya, berdampak pada 54 wilayah adat menjadi pertambangan. Izin tambang tumpang tindih menjadikan masyarakat adat korban pembangunan. Dari peta Penyebaran Pertambangan Wilayah Maluku Utara terlihat jelas wilayah-wilayah adat di kawasan Pertambangan. Akibatnya, masyarakat adat harus menjalani hidup tertekan dan di intimidasi.

Dia menilai,  pemerintah, sama sekali tidak pernah melihat masyarakat adat. “Mereka (pemerintah) tidak mau tahu dengan masyarakat adat. Masyarakat adat nanti urusan dengan CSR.  Saat ini, hampir tidak ada ruang adat tersisa, nyaris semua dikuasai pertambagan dan sawit,” katanya.

Yu (begitu ia di sapa), mengatakan, masyarakat adat dirayu agar menjual tanah lewat berbagai cara. Keadaan ini, sampai suatu titik menyadarkan, tidak ada lagi lahan buat mereka. Masyarakat adat, baru merasakan dampak ketika perusahaan tambang beroperasi sekian lama.

Satu contoh kasus yang sangat Nampak yaitu Limbah PT.NHM

Limbah NHM yang mengalir ke Sungai Kobok. Sejak kehadiran tambang, hidup warga susah, tak hanya lahan jadi ‘milik’ perusahaan, lingkunganpun rusak.

Sisi lain, upaya-upaya perlawanan mempertahankan tanah adat seringkali disikapi pemerintah daerah dengan cara-cara represif. Dia mencontohkan, 2011,  ada masyarakat adat ditangkap karena mempertahankan tanah. Tahun 2012, tujuh orang bertahan tidak mau melepas tanah jadi tersangka. mencatat, 2014 konflik perampasan wilayah adat

“Sayangnya, ketika masyarakat adat berupaya mempertahankan ruang-ruang adat, pemerintah malah mengkriminalisasi mereka. Masyarakat dituduh provokator atau menghambat pembangunan.”

Padahal, dalam proses mengeluarkan izin, pemerintah daerah tidak pernah konsultasi publik. “Tiba-tiba masyarakat adat tahu wilayah jadi tambang, setelah itu diundang menghadiri sosialisasi Amdal, dijanjikan CSR, dapat tenaga kerja. Masyarakat selalu diiming-imingi hal-hal baik.”

Proses penerbitan izin, katanya,  nampak tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. “Laju kerusakan lingkungan mengakibatkan banyak hal. Misal, di Pulau Obi Halsel, Perusahaan Telahberoperasi memproduksi Bijih Nikel ironisnya Lahan Milik Warga masih banyak yang belum di Realisasi juga beberapa hal yg menurut pantauan Tim HIPMAT-MALUT, Sampai dengan detik ini Perusahan masih banyak melalaikan Kewajiban2 utamanya.

Izin tambang massif di Malut, katanya, karena pemahaman berpikir elit politik salah kaprah. Izin pertambangan menjadi bisnis kekuasaan. Kala melihat, dari sekian banyak izin keluar setelah pilkada. Ada semacam kompetisi. “Daerah dinilai tidak maju kalau tidak ada pertambangan.”

Sejumlah izin dan pertambangan berada di pulau-pulau kecil mulai Sula, Obi, Bacan, Gebe, Morotai. Tambang seakan menjadi unggulan pembangunan di Malut. (red/fpii.malut)

loading...