PB  Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) petang ini akhirnya menetapkan dua pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka. Keempatnya tersandung dugaan kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo,  penetapan empat orang tersangka tersebut setelah melalui tahapan pemeriksaan intensif, mereka yakni,  Sugito (SUG) menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo (JBP) eselon III Kemendes PDTT, Rochmadi Saptogiri (RS) selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Ali Sadli (ALS) sebagai Eselon I BPK.

Penetapan tersangka ini dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. “Setelah melakukan pengecekan informasi masyarakat, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 26 Mei 2017,” kata Agus di markas KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu ( 27/5/2017)

Dari pemeriksaan tujuh orang yang ditahan dalam OTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka ini telah diamankan beserta barang bukti berupa uang Rp 40 juta yang merupakan sebagian komitmen suap.

“Komitmen Rp 240 juta, pada Mei 2017 sudah diserahkan Rp 200 juta,” kata Agus.

Atas perbuatannya ini, SUG dan JBP disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, RS dan ALS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Beby HS)

loading...