(PB) – Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ali Lubis mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis mengenai akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan yang diundangkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani sangat beresiko terhadap adanya “Rush Money” atau penarikan uang secara masif.

Kekhawatiran Ali Lubis tersebut didasarkan adanya pasal 19 ayat 4 PMK yang pada pokoknya menyebutkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam hal ini Perbankan wajib memberikan laporan informasi keuangan terkait kepentingan Perpajakan dengan batas Saldo atau Jumlah Uang (Minimum) sebesar Rp. 200.000.000 atas Rekening pribadi pada suatu Bank.

“Walaupun telah di revisi oleh Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani, dari 200 Juta) menjadi Rp. 1 Milyard batas minimumnya, pada rabu kemarin, (tapi tetap saja) resiko terhadap terjadinya Rush Money atau penarikan uang secara masif khususnya bagi Pemilik Rekening yang jumlah saldo uangnya diatas Rp. 1 Milyard (tetap menjadi momok yang mengkhawatirkan,” ujarnya.

Sebelumnya Sri Mulyani pada rabu kemarin mengatakan bahwa pemilik rekening dengan jumlah saldo diatas Rp. 1 Milyard keatas berjumlah sekitar 496.000 rekening atau 0.25 % dari keseluruhan rekening pada perbankan saat ini.

Ali Lubis membayangkan, apabila 496.000 pemilik rekening dengan saldo Rp 1 Milyard itu melakukan Rush Money atau pengambilan uang secara masif guna menghindari masalah perpajakan maka ekonomi indonesia akan menerima dampak yang fatal.

“Keuangan negara kita juga berpotensi akan mengalami terjadinya Tsunami Ekonomi khususnya terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional” ujarnya.

“Terlebih apabila Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berdasarkan Pasal 31, 32 dan 33 PMK No. 70 Tahun 2017 akan diberikan SANKSI seandainya Kewajiban untuk menyampaikan Laporan dan kewajiban memberikan informasi atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 17 tidak dipenuhi,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Ali Lubis menyarankan, sudah sepatutnya Sri Mulyani merevisi kembali PMK No. 70 Tahun 2017 tersebut, tujuannya agar mengjindari resiko terjadinya Rush Money yang akan menyebabkan Tsunami Ekonomi terhadap stabilitas perekonomian nasional.

“Dengan tidak mengurangi komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan di tingkat internasional yaitu Automatic Exchange of Information (AEol) yang telah diikuti beberapa negara termasuk indonesia,” katanya

Danil ( Sumber Rimanews)

loading...