PB, MEDAN – Sesuai Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang “Lalu Lintas dan Anggkutan Umum” setiap jalan nasional dan propinsi tidak boleh dipungut biaya parkir.
Namun ironisnya hal ini masih saja terjadi pengutipan parkir oleh para juru parkir. Dan harganyanya relative tinggi padahal hanya kenderaan roda 2 (sepeda motor) disesuaikan dengan mobil.
Deking Sembiring salah seorang pengedera sepeda motor mengatakan, saat singgah disalah satu warung dipinggir jalan Jamin Ginting Simpang Sempakata yang merupakan jalan propinsi. Lalu memarkirkan kenderaanu rodanya untuk sarapan pagi, tak terlihat satu orangpun jukir (Juru Parkir). Sabtu (1/7) ketika dikonfirmasi via akun facebooknya.
Namun, ironisnya ketika hendak keluar dan mulai mengambil kendaraan, tiba-tiba saja seorang jukir datang dan meminta uang parkir sebesar Rp. 2000. Sempat terjadi komunikasi dengan jukir, lalu menunjukkan retribusi parkir yang terlihat retribusinya milik pemkot Medan, cerita Deking kepada Pembawa Berita.com via Facebook.
Lanjutnya, karena malas berdebat akhirnya diberikan juga biaya retribusi tersebut. Sambil mengambil retribusi kertas parkir sebagai barang bukti untuk bisa dipublikasikan kemedia sosmed.
Menindak lanjuti masalah tersebut, Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Godfried Effendi Lubis mengatakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jalan Nasional dan Jalan Propinsi tidak boleh dijadikan tempat parkir pinggir jalan.
“Jadi jalan Jamin Ginting merupakan jalan nasional jadi parkir yang ada di daerah tersebut liar.” Ujarnya.
Sementara itu, Kadis Perhubungan kota Medan Renward Parapat mengatakan, akan mengecek kejadian tetsebut, “Apa ada seperti itu apa tidak disana. Kadang ada yang mengaku-ngaku.”
(Alfian Nafiah Siregar)
loading...