PB, JAKARTA – Tuntutan Jaksa terhadap Buni Yani dalam sidang kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh pihak Jaksa Pnuntut Umum, yang meminta agar Buni Yani dihukum penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider tiga bulan kurungan, ditertawakan oleh Buni Yani.

Bahkan Buni Yani menyebut JPU seperti orang yang tidak mengerti hukum, dikarenakan jaksa menuduh Buni Yani telah melakukan pemotongan video yang diunggahnya, namun Jaksa juga yang menyuruh Buni Yani yang harus membuktikan jika video itu tidak dipotong.

Buni Yani mempertanyakan Jaksa belajar hukum dimana, karena menurutnya yang menuduh dirinya memotong atau mengedit video yang diunggah adalah pihak kejaksaan, seharusnya pihak kejaksaan juga yang harus membuktikan benar tidaknya dipotong atau diedit video tersebut.

Buni Yani merasa jika pihak JPU sangat kesal terhadap dirinya, seakan-akan ingin melakukan balas dendam, karena menurutnya Jaksa tidak menerapkan asas keadilan dan kebenaran, dikarenakan adanya fakta-fakta yang meringankan selama persidangan berlangsung, justru tidak disebutkan oleh JPU, selain hal-hal yang memberatkan.

“Dari awal sidang hingga pembacaan tuntutan JPU tidak pernah menyebutkan atau menyinggung soal video yang diedit atau dipotong, sekarang mereka malah membuat asumsi mereka sendiri,” ujar Kuasa Hukum Buni Yani Aldin Rahardian.

Buni Yani tetap bersikukuh jika durasi video yang diunggahnya sama sekali tidak dipotong atau diedit. Sementara itu video yang asli berasal dari Humas Pemprov DKI memiliki durasi yang lebih panjang, namun Buni Yani hanya mengunggah video yang menampilkan ucapan Ahok tentang surah Al Maidah Ayat 51.

JPU menuntut Buni Yani dengan pasal 32 ayat 1 jo pasal 48 ayat 1 tentang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

loading...