PB-Purworejo-Permasalahan becak motor, atau biasa disebut Bentor di Kabupaten Purworejo merupakan permasalahan yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2009.

Jumlah tukang becak motor setiap tahun semakin bertambah banyak. Data yang kami dapat dari Satlantas Polres Purworejo, pada tahun 2013 terdata sebanyak 351 bentor, sedangkan di tahun 2017 terdata sebanyak 665 bentor. Kenaikan ini merupakan angka yang sangat signifikan, dan menjelaskan bahwa apabila tidak diambil langkah preventif dan represif, setiap tahun angka penarik bentor akan semakin banyak.

Berdasarkan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yg dioperasionalkan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kemudian pasal 52 ayat (3) setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

Kasat Lantas Polres Purworejo AKP. Himawan Aji Angga, SH, SIK selaku narasumber pada giat Rapat Audiensi Dengar Pendapat antara Anggota Komisi A DPRD Purworejo dengan perwakilan penarik bentor, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jumat, 6 Oktober 2017 mengatakan, bahwa pengoperasionalan Becak Motor (bentor) ini melanggar banyak pasal di Dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, oleh karena itu selaku aparat penegak hukum, Polantas berwenang untuk melakukan penegakkan hukum terhadap bentor yang masih nekat beroperasi.

Perubahan atau modifikasi yang dilakukan terhadap bentor ini, juga merupakan pelanggaran yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 277 UU. No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Di pasal itu disebutkan bahwa pidana yang dapat dikenakan terhadap orang yang memodifikasi bentor yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun, atau denda maksimal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Himawan menambahkan, pengoperasionalan bentor ini merugikan rakyat kecil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mayoritas konsumen atau penumpang bentor merupakan masyarakat ekonomi menengah kebawah, sehingga ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan bentor, dan penumpang menjadi korban laka lantas, maka Santunan Jasa Raharja tidak akan bisa dicairkan. Apabila hal ini terjadi, maka kerugian akan dialami oleh pihak penumpang bentor, yang mayoritas rakyat kecil.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dan kemudian penumpang bentor menjadi korban, siapa yang bertanggung jawab? Apakah para pengemudi bentor mau bertanggung jawab? Tambah himawan.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Kasat Lantas, Kadis Hub, Kadis PU dan Ketua Organda seluruh kabupaten se Jawa tengah, juga disampaikan, bahwa semua Kabupaten atau Kota di seluruh Jawa Tengah, tidak ada satupun Kabupaten atau Kota yang mengeluarkan izin atau perda yang memperbolehkan berlakunya bentor.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh Kasat Lantas Purworejo dalam rapat Audiensi tersebut yaitu, bentor boleh beroperasi bilamana sudah memiliki Surat Uji Tipe yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, dan didaftarkan kendaraannya ke Kepolisian.

Kemudian Himawan juga menghimbau para penarik bentor, agar mengembalikan bentor ke bentuk asalnya, yaitu becak kayuh tandasnya.(Kun).

loading...