PB Sumut : Politik itu mulia dan sah. Karena tak ada lembaga politik yang bertujuan menyengsarakan rakyatnya. Pada hakekatnya politik merupakan ‘seni’ meraih sebuah ‘kekuasaan’ dengan sistem yang telah disepakati. Namun mengapa dunia politik terkadang dihindari; oleh mereka yang bukan pelaku politik? Karena masyarakat acap kali ditunjukkan berbagai pertunjukan manuver-manuver politik yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Bisa kecurangan, ketidak adilan, korupsi, penjegalan lawan, dan seabrek keburukan yang dilakukan oleh oknum politisi.

Nilai-nilai yang berkembang dan ada di dalam dunia politik sama dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ada nilai baik-buruk, benar-salah, adil-tidak adil, dan lain sebagainya. Nilai dasar inilah yang menjadi acuan penilaian masyarakat terhadap apapun yang terjadi dalam dunia perpolitikan.

Mungkin sudah kodrat manusia dikaruniai ‘nafsu’ oleh Tuhan. Dengan adanya nafsu, manusia selalu ingin meraih keinginan nafsunya. Dengan cara apapun. Tapi jangan salah, bahwa Tuhan juga telah memberikan Fikiran  pada manusia, untuk menentukan nilai, mana yang baik, dan mana yang buruk. Mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan, mana yang etis dan mana yang tak etis, mana yang boleh dan mana yang dilarang. Dengan akal fikiran, manusia bebas menentukan pilihan. Tetapi semua itu akan mempunyai konsekuensi tanggung jawab setiap manusia pada semua yang dikerjakannya. Di hadapan Tuhan semua manusia sama, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan di dunia. Sebutir debu pun kebaikan, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian juga sebutir debu pula tindakan keburukan, akan dinilai oleh Tuhan.

Dunia politik yang sistematis, sesuai aturan kesepakatan rakyat, mestinya menjadi pegangan bagi para politisi untuk meraih sebuah kekuasaan secara fair, bukannya menghalalkan segala cara. Karena menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan adalah pencideraan terhadap nilai-nilai keadilan, penodaan pada nilai kebaikan, dan akan menggerus nilai kemanusiaan itu sendiri.

Bisa dipastikan kekuasaan yang diraih dengan kecurangan akan melahirkan kecurangan baru di kemudian hari. Semua ini akan mengacaukan sistem yang telah dibentuk secara sehat. Di samping itu sangat tidak mendidik kepada masyarakat akan nilai-nilai kebaikan dalam meraih kekuasaan.

Sudah saatnya kita mengawali dari diri kita untuk menempuh hal-hal dalam dunia politik secara fairness(terbuka), adil dan taat hukum. Semua ini demi terwujudnya Indonesia yang baik, dan adil serta sejahtera. Tanpa proses politik yang adil dan fair, sepertinya akan menjerumuskan kehidupan masyarakat ke dalam pusaran kesengsaraan dan kemunduran. Janji-janji kesejahteraan hanya lips service belaka.

Carut-marutnya dunia politik tidak didominasi oleh segelintir politisi saja yang senang mengumbar hawa nafsu untuk kepentingan kekuasaan sesaat, tapi juga bisa dipengaruhi oleh tindakan sekelompok pelaku mafia bisnis yang ingin menancapkan kaki-kaki gurita dalam dunia bisnisnya. Bagaimana praktenya? Sebetulnya mudah ditebak. Kepentingan mafia bisnis tentu mempunyai keinginan menjadi ‘raja” dalam bisnisnya. Tak jarang mereka bersedia membiayai kandidat kepala daerah dalam sebuah Pemilukada atau bahkan pilpres untuk kepentingan bisnisnya. Mereka tak mau rugi. Dengan besar-besaran membiayai kandidat kepala daerah, diharapkan, jika kandidatnya jadi, kelompok mereka akan mendapatkan sekian proyek pembangunan di daerah yang mereka menangkan kandidatnya. Ini yang terkadang membuat kandidat kepala daerah tergiur untuk menyepakati ‘komitmen’ tidak fair yang akhirnya bisa menyeret mereka ke hotel prodeo KPK.

Sudah saatnya masyarakat dididik dengan pembelajaran yang baik dalam hal politik. Meraih kekuasaan secara fair, adil dan sehat. Bahwa kekuasaan bisa diraih tanpa ada kecurangan. Karena tujuan sebuah kekuasaan bukanlah meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk segelintir penguasa atau kelompok, tapi untuk kesejahteraan semua masyarakat. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang harus dipertahankan dan diperjuangkan sebaik mungkin. Penguasa adalah pengabdi rakyat, karena pada hakekatnya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan, dan pejabat penguasa adalah ‘pelayan’ masyarakat. So, jabatan kekuasaan hanyalah titipan sesaat. Bukan sebuah kedudukan yang mewah untuk sebuah status sosial.

Saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara adalah bagian dari proses pendewasaan politik bagi diri saya sendiri dan masyarakat. Memang ada godaan untuk melenceng dari jalur yang baik, tapi InsyaAllah saya tidak tergoda oleh iming-iming dari gerombolan mafia dalam meraih kekuasaan. Karena saya sadar, itu semua akan menjerumuskan rakyat ke dalam kesengsaraan.

Saya yakin, jika kita memulai dari diri kita sendiri akan nilai-nilai fairnes (terbuka), adil dan taat hukum, rakyat akan mengikuti dengan baik. Rakyat akan sadar, bahwa kesejahteraan akan diperjuangkan oleh para penguasa yang bekerja dengan nurani. Maka, jangan lagi ada kecurangan dalam dunia politik, karena akan berimbas pada seluruh sistem pemerintahan yang pada gilirannya akan menyengsarakan rakyat.

Penulis : Susilawati

loading...