PB, Com – Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, harus ada gerakan yang betul-betul tegas dan tepat untuk membersihkan lembaga peradilan dari hakim-hakim yang kotor.  Oleh karena itu Hatta Ali dengan jiwa heroiknya untuk mundur sebagai Ketua MA. Apalagi sesuai mekanisme seperti Perma (Peraturan MA) mengatakan, bisa dibentuk sebuah kepemimpinan sementara jika Ketua MA mundur untuk melakukan evaluasi hakim di seluruh Indonesia.

“Kalau tidak mampu gandeng unsur luar, seperti KY (Komisi Yudisial) misalnya untuk merekrut pimpinan di lembaga peradilan,” kata Gayus yang berbincang dengan pembawaberita.com dalam acara “Keprihatinan Bersama Atas OTT Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh KPK” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

Menurut Gayus, dibentuknya kepemimpinan sementara MA itu untuk membentuk sebuah peradilan baru yang merupakan hasil dari evaluasi nasional. Apalagi jika pembentukan kepemimpinan sementara MA itu juga melibatkan pihak lain seperti KPK dan KY.  Sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap hakim yang nakal bisa lebih efektif. Dengan dipilihnya orang-orang pilihan maka ke depan tidak perlu lagi ada pengawasan dan pembinaan.

“Ini akan menjadi kenikmatan dan kenyamanan tinggal di Indonesia karena bentuk hukumnya sudah berbeda. Strasi lembaganya pun sudah berbeda,” paparnya.

Sementara terkait hukuman terhadap hakim yang terkenal OTT untuk diperberat, Gayus menuturkan, sesuai UU maka hakim sebagai penyelenggara negara maka ancaman hukumannya bisa ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok. Oleh karena itu OTT terhadap sejumlah hakim tinggi yang dilakukan KPK harus dihormati dengan segala upayanya untuk membuat negara ini bersih dari kasus korupsi.

“OTT akan menjadi terobosan baru bahwa fakta ada seorang hakim tinggi tertangkap tangan terkait perkara Tipikor. Hal ini menunjukan bahwa perlu ada perbaikan. Karena dalam setahun ini sudah terjadi OTT berkali-kali. Ketua PN, panitera. Bahkan Sekma (Sekretaris MA), orang kedua di MA, ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa diungkapkan terakhir ini,” tegasnya.

Gayus menilai, dengan banyaknya hakim yang tertangkap maka harus ada evaluasi total. Jika ada evaluasi total maka orang – orang yang menempati tempat-tempat strategis akan efektif untuk mengikuti Perma, maklumat, UU secara efektif. Karena jika orang jelek menempati tempat strategis maka tidak akan bisa mentaati peraturan. Karena orang – orang jelek tersebut tidak akan care dan anomali.

“Kita mau kikis sifat – sifat anomali itu, makanya hakim-hakim seperti itu (korup) harus dipangkas,” tegasnya.‎ (Beby Siahaya)

loading...