PB Jakarta – ‎Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli (RR) sesalkan manuver Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang meminta wajib pajak (WP)‎ memasukkan telepon seluler (HP) dalam Surat Pelaporan Harta Tahunan (SPT) Pajak.

‎RR menganggap hal tersebut sebagai bentuk kepanikan pemerintah meningkatkan jumlah pajak dari masyarakat. Langkah tersebut menurut Ekonom Senior ini sebagai upaya kejar setoran, mengingat jumlah utang negara yang terus membengkak tiap tahun.

Seperti yang diungkapkan dalam akun twiter @RamliRizal pertanggal (17/9) “Saking paniknya uber setoran cicilan utang, HP harus didaftarkan sbg harta,”

Rizal Ramli lantas menyinggung kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selama ini. Dia melihat, mantan direktur World Bank tersebut gagal dalam upaya mencapai jumlah pajak sebagaimana yang ditargetkan pemerintah.

“Depresiasi HP sangat tinggi, kok ilmunya cuman segitu Mbok Sri,” sindir Rizal Ramli.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga berdalih bahwa SPT wajib pajak orang pribadi tidak hanya digunakan untuk melaporkan penghasilan saja, namun juga harta yang dimiliki dari penghasilan tersebut, termasuk ponsel.

“Jadi keseluruhan harta termasuk handphone yang dibeli dari penghasilan yang telah dibayar pajaknya wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan kewajiban melaporkan harta ke dalam SPT Pajak maka Ditjen Pajak bisa melihat adanya sinkronisasi antara besarnya penghasilan dengan besaran tambahan harta yang terjadi dalam satu tahun. Meski begitu, Ditjen Pajak mengakui UU Pajak tidak mengatur tegas batasan nilai maupun jenis harta yang harus dilaporkan dalam SPT.

Sebelumnya publik dikejutkan dengan unggahan akun Twitter ‎Direktorat Jenderal Pajak yang meminta WP memasukkan telepon seluler (HP) dalam Surat Pelaporan Harta Tahunan (SPT) Pajak.‎ (Beby Hendry)

loading...