PB JAKARTA – ‎ Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo tak hanya dituduh terlibat kasus korupsi mega proyek e- KTP, Agus juga dituduh terlibat melakukan kegiatan pidana yang merugikan keuangan negara bernilai Rp 36 miliar. Dugaan kegiatan tipikor ini terkait pengadaan alat berat yang terjadi pada Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

‎”Setelah kasus KTP Elektronik diusut, saya dituduh macam-macam, tuduhan itu tidak benar dan tidak berdasar, “bantahan Agus beberapa waktu lalu di gedung KPK Jakarta.

Agus menegaskan bahwa tudingan (korupsi) tersebut tidak akan menyurutkan dirinya dan lembaganya dalam menangani dan memproses kasus korupsi.

“Tuduhan tersebut tidak akan menyurutkan niat saya untuk memproses kasus korupsi,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan menyebut, Agus diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek alat berat yakni pengadaan 19 unit Pakkad Road Maintenance Truck PRMT -C 3200. Saat itu Agus masih menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

‎Arteria yang juga anak buah Megawati ini menyebut, Agus diduga kuat memerintahkan Direktur Pengembangan Sistem e – Katalog untuk melaksanakan e- Katalog untuk pemenuhan e-Purcahsing. Agus diduga merekayasa proyek pengadaan tersebut setelah transaksi dilakukan.

‎”Padahal LKPP tidak memiliki aturan pengadaan barang tersebut dan harus ditayangkan pada e-Katalog,” ujar Arteria Dahlan.

Polemik dugaan korupsi orang nomor satu di lembaga antirasuah ini, hingga kini ‎tak jua menemui titik terang penuntasannya.

Sementara itu, banyaknya kasus megakorupsi yang mangkrak di markas KPK dipertanyakan publik. Para pegiat anti korupsi kerap melakukan aksi mereka di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta meminta KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi‎ yang bernilai triliunan rupiah dan disebut-sebut melibatkan penguasa dan petinggi negara yang seakan tak pernah tersentuh.

‎Adapun beberapa kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, yang masih mangkrak di KPK, sebagai berikut :

‎Kasus Bank Century, kerugian negara Rp 7,4 T

Kasus BLBI dengan jumlah kerugian negara bernilai Rp 3,7 T

95 proyek mangkrak (termasuk PLN dan proyek monorel) ‎bernilai ratusan triliun rupiah.

Proyek Hambalang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 600 M.

Kasus Korupsi pembelian QCC di PT Pelindo II‎ dengan tersangka RJ Lino yang hingga kini masih bebas karena tidak ditahan. Sementara jumlah kerugian negara belum terdata secara akurat.

Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakbar yang diduga melibatkan mantan Gubernur DKI, Ahok yang menyebabkan kerugian negara Rp 191 M.

Pembelian lahan di Cengkareng‎, Jakbar dengan total anggaran bernilai Rp 600 M.

‎Megakorupsi penyuapan di perusahaan pelat merah Garuda Indonesia Airlines yang melibatkan Dirutnya, Emirsjah Satar dan Sutikno Sudaryo dengan total Rp 20 M berupa uang, dan Rp 26,76 M berupa barang yang tersebar di Indonesia dan Singapura.‎ (Beby Hendry)

loading...