PB, JAKARTA – Ketika perhatian masyarakat tertuju untuk menyaksikan persoalan tentang pelantikan Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian terkait dengan beberapa kebijakan Anies termasuk dengan ijin untuk Alexis, rupanya secara “diam-diam” Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah memasuki tahap Rancangan Undang Undang di DPR RI.

Yang akan dikenakan dalam PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat di luar dariu penerimaan pajak, dimana yang menjadi sasarannya adalah  Perizinan Umum, Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Penilaian dan Pengujian, Administrasi Sipil dan Kewarganegaraan, Pendidikan, Pelatihan, Ksehatan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi, Pendayagunaan Aset, Penjualan barang/hasil produksi/informasi, Pemberian atau Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual, Putusan Pengadilan dan Denda/Sanksi Administrasi, pelayanan lainnya yang sah.

Hal ini membuat mantan Menteri Koordinator Kemaritiman DR. Rizal Ramli melakukan protes dan mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui apa saja yang akan dikenakan pajak dalam PNBP.

Uang pangkal, semesteran, akreditasi, kawin, cerai dan rujuk, kesehatan dll mau kena pungutan PNBP. Kok payah amat sih, rakyat mau dipalak ?” tulis @RizalRamli melalui akun twitternya. yang juga mempertanyakan fungsi partai politik sebagai pemilik anggota di DPR RI. “ Parpol2 kemane aje ?? Ada RUU bebani rakyat, Ngomong dong.” 

Rizal Ramli menyebut jika Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan tindakan yang dianggap sangat membebani masyarakat jika PNBP disahkan menjadi UU. Karena hampir setiap “sudut” kehidupan masyarakat akan “diperas” melalui pajak.

http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20150902-104529-9105.pdf

(jall)

loading...