PB JAKARTA – Referendum untuk Reklamasi Teluk Jakarta dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, bahkan cenderung akal-akalan agar reklamasi bisa terus berjalan.

Referendum yang diajukan untuk reklamasi boleh ditutup setelah minta pendapat dari publik ini sama saja menggugurkan kekuasaan Gubernur DKI Jakarta.

Djoko Edhi Abdurrahman, seorang tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat, UU No 5 tahun 1985 tentang referendum sudah dicabut, dan tidak ada gantinya hingga kini.

“Latar belakang dicabutnya UU Referendum itu setelah Timor Timur lepas. Masyarakat Timtim menggunakan UU Referendum itu untuk melaksanakan Referendum Timtim. Jika tak dicabut, UU itu akan digunakan oleh Papua Merdeka (OPM)  dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ,” jelas Djoko Edhi Abdurrahman di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

2 Pemerintah Pusat Lakukan Pelanggaran Jika Ambil Alih Proyek ReklamasiMenurutnya, masalah reklamasi itu adalah hukum administrasi negara (HAN). Bukan Hukum Tata Negara. Tak ada hubungannya dengan referendum, andaikata pun ada UU Referendum.

Djoko Edhi Abdurrahman yang juga mantan anggota DPR RI komisi III, pernah turut serta dalam pansus mengenai perumusan yuridis tentang kewenangan pemerintah pusat “Jurisdiksi Reklamasi adalah kekuasaan hukum UU Pemda, UU No 22 dan pembaruannya tentang otonomi. Sedangkan yang menyangkut kekuasaan pusat adalah hukum atributif. Jadi yang dikemukakan Luhut Binsar Panjaitan salah berat. Untuk Jakarta, masih ada UU No 34 tentang ibukota, diperbarui dengan UU No 17 / 2006,” lanjutnya.

Munculnya isu referendum ini diduga dari para pengusaha Taipan yang ingin melanggengkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Sebut saja pengusaha taipan itu di antaranya Aguan, Tomy Winata dan Wisesa, bahkan putra bungsu mantan Presiden Soeharto pun digadang-gadang ada di belakangnya.

“Untuk pembangunan Pulau Reklamasi itu, Aguan menarik kredit di Guandong Rp 40 triliun. Dan, super blok reklamasi itu sudah dipasarkan di Hongkong, Guangshow, dan Singapore. Jika distop, bangkrut Aguan. Urugannya oleh Tomy Winata, dan tanah urugnya oleh Wisesa, yang saham mayoritasnya milik Tomy Soeharto,” ungkap Djoko Edhi Abdurrahman.

Djoko Edhi Abdurrahman juga dengan gamblang memaparkan, pelanggaran di reklamasi itu terungkap seiring dengan ditangkapnya Anggota DPRD DKI Sanusi dan Presdir Alirman dalam OTT KPK. Aguan sempat dicekal KPK, dan di pengadilan terungkap Ahok menerima Rp 1,6 triliun dari Aguan CS.

Kini KPK mulai menggunakan Perma No 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan kejahatan korupsi oleh korporasi. Perma ini mampu membuat korporasi sebagai tersangka korupsi yang sebelumnya tak bisa. Perma ini adalah semacam biz dari UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor dan UU No 30 tahun 2004 tentang KPK. (Beby Hendry)

loading...