PB Jakarta – Para Pendaki  Gunung Gede Pangrango selain mengeluhkan penutupan Klinik Edelweis di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) juga menuding Plt Kepala Balai TNGP mengundang Pungli dan praktek percaloan kesehatan dalam melakukan  perijinan pendakian yang disebut Simaksi.

Ketua Umum Pencinta Alam dan Panjat Tebing Indonesia (Perppaguti), Ade Subardan mengatakan, dengan adanya Surat Edaran untuk Keterangan sehat sebagai salah satu dokumen persyaratan izin pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dari Rumah sakit dan sejenisnya, merupakan ketidak konsistenan pengelola.

“Mengapa saya katakan tidak konsisten, karena ijin Kesehatan yang di buat bisa aja akal akalan para pendaki dengan mensecen ijinnya milik orang lain dan mengatasnamakan Rumah Sakit atau klinik tertentu dan hal ini siapa yang akan beratanggung jawab,” ungkapnya dengan penuh tanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/11/2017)

Menurut Ade, seharusnya Plt Kepala Balai TNGP yang baru membuat terobosan, bukan menghancurkan tatanan yang udah ada. Seperti halnya klinik Edelwais yang sudah berjalan, sebenarnya sudah bagus tunggal di lanjutkan pengelolaanya dan penambahan Dokter untuk menguatkan segala kebutuhan para pendaki dan pengunjung TNGP.

“Karena Dengan Klinik dan Dokter yang ada jelas pertanggung jawabannya dan memudahkan pendaki dapat mengurus surat keterangan kesehatan dengan cermat. Karena hal itu juga telah dibuat peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran SE.860/BBTNGGP/Kabidtek/Tek. P2/07. 2017 yang diterbitkan tanggal 6 Juli 2017,” jelasnya.

Tapi menurutnya, bila ijin kesehatan di buat di luar justeru akan merugikan para pendaki dan ujung ujungnya berlarut larut dalam birokrasi dengan berbagai alasan tertentu. Sehingga membuat pendaki resah karena secara dokumentasi kesehatan tidak memenuhi persyaratan dan di khawatirkan akan memunculkan para pelaku pungutan liar. Padahal hal itu bisa menjeratnya dengan pasal KUHP.

“Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktik pungutan liar juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan,” jelasnya.

Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor.

“Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal Pasal ini bisa di kenakan bila nanti para pihak TNGP melakukan pungutan liat dengan alasan kesehatan,” bebernya.

Bahkan kata Ade, jika praktik pungutan liar itu terjadi, maka perkara itu akan ditangani Polisi. Tapi jika praktik itu mengandung unsur korupsi, kejaksaan dapat ikut menyelidiki sekaligus menyelidikinya.

“Ini harus kita awasi dan memastikan, tim “Saber Pungli” alias Sapu Bersih Pungutan Liar harus mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan praktik pungli di kawasan TNGP dan bukan kesehatan saja, bisa saja merembet pada masalah lainnya,” kata Ade.

Untuk itu, Pihaknya akan terus mengawasi guna memberikan efek jera agar praktik semacam itu, khususnya di sektor pelayanan publik, tidak terjadi dan itu merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum yang harus kita junjung tinggi.

“Makanya udah buka saja kembali Klinik Edelwais dan Jujur saya katakan, dengan adanya Klinik di lingkungan TNGP sangat membantu pendaki, begitu juga dengan masyarakat sekitar dan paling tidak bisa meminimalisir berbagai kecelakaan dalam pendakian serta menghindari praktek manipulasi dan dokumentasi kesehatan. Sebab klinik itu dekat dan cepat tanggap,” pungkasnya. (Red)

loading...