PB Jakarta. – Pengamat Ekonomi Rheinald Kasali mengatakan bahwa pelibatan pihak asing baik swasta maupun goverment-nya langsung dalam proyek pembangunan sejumlah bandara dan pelabuhan di tanah air bukan berarti “menjual bandara atau pelabuhan ke pihak asing”.

Banyak alasan positif yang melatarbelakanginya antara lain ini merupakan sinergi pemerintah dan swasta. Karena kerjasama yang dimaksud bukan hanya dengan asing tapi juga swasta kita.

Hal itu disampaikan Rheinald Kasali mencermati pemberitaan di sebuah media yang menyebutkan Kemenhub akan menjual bandara dan pelabuhan ke pihak asing,  termasuk diantaranya bandara Soekarno-Hatta.

” Dalam sebuah kerjasama bisnis,  ini merupakan hal yang sangat biasa.  Sederhana saja, asing bawa modal, SDM, dan teknologi yang nantinya akan terjadi transfer teknologi dan kemampuan yang manfaatnya besar sekali bagi kita, “papar dia.

Terlebih lagi, lanjut Rheinald,  saat ini banyak sekali proyek bandara dan pelabuhan  yang dilihat dari kacamata bisnis sangat sexy (dianggap kompetitif untuk investasi). Umpamanya, bandara Soekarno-Hatta yang pertumbuhannya terus melesat, kini tengah banyak kedatangan pihak swasta asing yang menawarkan  kerjasama karena mereka tertarik dengan sejumlah peluang bisnis di Soekarno-Hatta.

“Kan Soekarno-Hatta akan diperluas, swasta banyak yang tertarik. Itu baru Soekarno-Hatta. Belum Kuala Namu yang memiliki koneksi ke kawasan KEK Sei Semangke,  jalur tol baru Medan-Tebingtinggi, dan Pelabuhan Kuala Tanjung.  Ini baru di lingkup AP 2, belum di BUMN2 lain, “kata dia.

Karena itu sekali lagi dirinya menepis anggapan bahwa hal itu merupakan upaya pemerintah untuk menjual bandara atau pelabuhan ke pihak asing.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa benar Kementerian Perhubungan telah dan  berencana untuk mengajak  dan melibatkan pihak swasta dan BUMN dalam pengelolaan sejumlah infrastruktur transportasi.  Pihak BUMN dari dalam negri sedangkan swasta dalam hal ini adalah  dari dalam negeri maupun asing.

” Namun adalah kurang tepat bila pelibatan swasta ini  dianggap sebagai penjualan  asset ke swasta atau asing, karena dalam hal ini pemerintah tidak menjual atau melimpahkan melainkan mengajak kerjasama dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan, daya saing ekonomi dan partisipasi modal,tegas Menhub.

Menurut dia,  kerjasama pengelolaan ini menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerjasama operasional dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerjasama tersebut. Dalam hal ini semua aset tetap dikuasai negara.

Untuk skema kerjasama infrastruktur dengan swasta asing dari perspektif aturan perundangan yang berlaku di Indonesia diperbolehkan sepanjang joint venture dengan perusahaan nasional dengan komposisi saham maksimal 51% : 49% untuk perusahaan nasional minimal 51% dan asing maksimal 49% dengan scope kerjasama penyediaan infrastruktur pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian oleh perusahaan joint venture.

” Hal lainnya yang harus digarisbawahi yang paling utama adalah pada akhir masa perjanjian / konsesi asset menjadi milik pemeritah Indonesia. Ini tercantum dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) juga ditegaskan bahwa pelabuhan atau bandara yang dikelola tidak dapat dijaminkan atau digadaikan dan sarana prasarana yang dikelola swasta nantinya mutlak menjadi milik negara pada saat perjanjian kerjasama berakhir,” jelasnya.

Adapun Tujuan dari kerjasama ini,kata Menhub,  sekali lagi tidak lain  untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas yang ada baik di pelabuhan, bandara, bahkan kereta api sehingga kemampuan dan kapasitas di masing-masing moda transportasi itu dapat meningkat sehingga dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun nasional.

Tujuan lainnya sambung dia,  adalah kita ingin di satu sisi pelayanan transportasi ke masyarakat meningkat namun di sisi lain pemerintah dapat menghemat  anggaran dan mengalokasikannya (APBN) pada sektor lain yang sangat dibutuhkan untuk nenggerakkan perekonomian. Dari sektor transportasi,sambung dia, pihaknya mengharapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 milyar sampai dengan Rp 1 triliun, ini dari sekitar 30-an pelabuhan dan bandara.

” Saya meyakini bahwa pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya akan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola maupun negara karena nantinya pengelola masih memiliki keharusan mensetorkan kewajibannya ke negara sebagai pendapatan negara,” tandasnya.

Ditambahkan,  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), dengan adanya kerjasama pengelolaan ini maka nantinya perusahaan swasta wajib berkontribusi ke negara berupa kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN dan ada pembagian keuntungan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sebesar 15,16% dari penjualan per tahun.

Selain menghemat dari segi operasional, belanja negara untuk biaya pegawai akan berkurang sehingga APBN dapat digunakan untu pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.

” Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara.  Semua aset tetap dikuasai negara. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama pengelolaan menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerjasama operasional dalam jangka waktu tertentu,” tegasnya. (Dirawantata)

loading...